makalah hukum lingkungan

TUGAS

HUKUM LINGKUNGAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

DWI NUR FAUZIAH S.H M.H

( Dosen Pengampu )

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRROHMANIROHIM

Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa dihatusrkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, dengan rasa syukur penulis mempersembahkan karya tulisnya, sebuah analisis terhadap pencemaran lingkungan dimana hal tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah “ Hukum Lingkungan ”.

Ucapan Terimakasih pun penulis ucapkan kepada para cendekiawan dan pemikirannya yang telah menjadi bagian dari referensi dan pertimbangan dalam analisis yang dilakukan oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik meskipun masih tetap tak dapat luput dari berbagai kelemahan dalam penulisan karya tulis ini, oleh karenanya mohon kritik dan saran demi perbaikan karya tulis ini.

Penulis

 

PEMBAHASAN

A.   Terminologi Hukum Lingkungan

Sebelum jauh membicarakan mengenai hukum lingkungan perlu kiranya diungkapkan mengenai pengertian dari hukum lingkungan itu sendiri, Hukum lingkungan merupakan terjemah atau serapan dari beberapa istilah asing yang telah ada sebelumnya yaitu Environmental law dalam bahasa inggris, Millieerecht ( Belanda), Lenvironnement (Prancis), umwelrecht (Jerman) , Qomum al-biah (Arab),

Kata hukum lingkungan hidup secara terminology dapat dipisahkan menjadi hukum dan lingkungan yang masing-masing memiliki pengertian berbeda , pengert ian Hukum dalam kamus hukum ialah keseluruhan kumpulan peraturan dimanatiap-tiap orang wajib mematuhinya , suatu sistem yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa ; undang – undang, ordonansi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang – undang, law (ing), recht (bld).

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dikenal istilah lingkungan yang artinya sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu lingkaran, daerah dan sebagainya. Sementara dalam kamus hukum, istilah yang dikenal adalah lingkungan hidup yang artinya adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya, Istilah ini dikenal dalam hukum lingkungan. 

Menurut Gatot. P. Soemartono, hukum adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi leh pihak yang berwenang. Maka dari pengertian tersebut, hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Hukum lingkungan menurut ST. Munadjat Danusaputro[5] adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Beliau membagi hukum lingkungan menjadi 2 (dua) yakni :

1.         Hukum Lingkungan Klasik

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma – norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber – sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu singkat.

2.         Hukum Lingkungan Modern

Hukum lingkungan menetapkan ketentuan dan norma – norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat berlangsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi – generasi mendatang.

Koesnadi Hardjasoemantri senada dengan pendapat di atas, dia juga membagi hukum lingkungan menjadi 2 (dua) yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Menurut dia, hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan atau environment – oriented law dan  hukum lingkungan klasik berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use – oriented law. Hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan memiliki sifat utuh – menyeluruh atau komprehensif – integral, selalu dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.

Bidang hukum satu ini merupakan suatu sistem atau norma masyarakat yang mengatur interaksinya dengan lingkungan. Hukum lingkungan dalam hukum positif di Indonesia adalah salah suatu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Disiplin ilmu ini lahir sejalan dengan perkembangan lingkungan hidup yang mengalami banyak persoalan sehubungan dengan pembangunan.

Keberadaan hukum lingkungan menurut N.H.T Siahaan, merupakan sarana penting untuk mengatur perilaku – perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi pengrusakan, gangguan dan kemerosotan nilai – nilai lingkungan itu karena secara empiris pembangunan menjadikan alam sebagai alat pemuas mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Pembangunan “memangsa” lingkungan dan sumber – sumber alam, sehingga lingkungan dan keserasian alam cenderung mengalami kerusakan atau kemerosotan. Disamping itu, kehadirannya erat kaitannya dengan kecendrungan prilaku manusia dengan sesamanya yang kurang harmonis. Dan demikian pula terhadap lingkungan hidup. Disatu pihak, ada manusia yang saling bersengketa dengan sesamanya karena memperebutkan suatu sumber daya, mungkin karena keterbatasan atau kesamaan kepentingannya atas suatu obyek lingkungan tertentu, dan mungkin juga karena interaksi manusia terhadap lingkungan tidak lagi terkendali sehingga mengakibatkan lingkungan merosot atau rusak. Karena manusia hakikatnya adalah manusia yang mencintai kebersamaan demi hidup dengan sesama, maka diaturlah bagaimana supaya alam lingkungannya tetap baik dengan pertama memperbaiki hubungan antar sesama.

Hukum lingkungan menurut Takdir Rahmadi sebagai suatu disiplin ilmu hukum yang memiliki karakteristik yang khas terutama bila dikaitkan dalam bidang hukum publik dan privat. Kekhasannya terletak pada substansinya atau kepentingan – kepentingan tercakup di dalamnya sangat luas dan beragam sehingga hukum lingkungan tidak dapat ditempatkan pada salah satu di antara kedua bidang hukum tersebut.

Sementara Drupsteen dalam Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan hukum lingkungan adalah hukum berhubungan dengan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas – luasnya. Ruang lingkupnya  berkaitan erat dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuurs – recht). Disamping hukum lingkungan pemerintahan (bestuurs -  natuurlijk milieurecht) yang dibentuk pemerintah pusat, ada juga yang berasal dari pemerintah daerah, dan sebagian dibentuk oleh badan – badan internasional atau perjanjian – perjanjian dengan negara – negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (privaatrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan(staatrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan kepidanaan (straftrechtelijk milieurecht).

Tentu sepanjang hal tersebut memuat hal yang bertalian dengan pengelolaan hukum lingkungan, dimana menurut Koesnadi Hardjasoemantri terdapat 6 aspek dalam hukum lingkungan :

1.       Hukum tata lingkungan

2.       Hukum perlindungan lingkungan

3.       Hukum kesehatan lingkungan

4.       Hukum pencemaran lingkungan

5.       Hukum lingkungan transnasional / internasional

6.       Hukum sengketa lingkungan

Dimana berkaitan dengan itu berdasarkan UUPLH Pasal 2 mengemukakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada beberapa asas yaitu :

1.       Tanggung jawab Negara

2.       Kelestarian dan keberlanjutan

3.       Keserasian dan keseimbangan

4.       Keterpaduan

5.       Manfaat

6.       Kehati-hatian

7.       Keadilan

8.       Ekoregion

9.       Keanekaragaman hayati

10.    Pencemar membayar

11.    Partisipatif

12.    Kearifan local

13.    Tata Kelola pemerintaha yang baik

14.    Otonomi daerah

Ketika kita bicara tentang hukum lingkungan maka hal yang menjadi permasalahan ialah segala sesuatu yang mengancam eksistensi dan keberlangsungan kelestarian lingkungan dimana tokoh yang menjadi dalang sudah pasti adalah manusia itu sendiri,lantas tidakkah kita bertanya sejak kapankah pengertian dan ide kepedulian terhadap lingkungan itu ada ? atau bagaimana itu terbersit sehingga manusia merasa perlu untuk mengatur secara tertulis dan menjadikannya hukum semata-mata demi melindungi alam/ lingkungan hidup ?,

Tidakkah setiap hal yang terjadi pada era kita kini tak terlepas dari bagaimana alur sejarah yang telah lalu terjadi ? untuk itulah kita akan coba untuk membahas lebih lanjut perihal titik nadir awal hukum lingkungan ini mulai menjadi focus dan perhatian dalam realisasinya oleh umat manusia yang notabene adalah untuk mengekang dan mengatur diri mereka sendiri yang merupakan tokoh potensial secara sadar atau tidak, dapat saja melakukan hal-hal yang mengancam eksistensi dan keberlangsungan lingkungan hidup mereka sendiri.

B.   Resume Sejarah Hukum Lingkungan

Sejarah hukum lingkungan, kita tahu bahwa selalu ada kisah dibalik apa yang kita sebut sebagai realita kini, berkaitan tentang hukum lingkungan, tanpa mengacu pada aspek teoritis pun kita sebenarnya dapat secara sederhana meng-intepretasikan mengenai hal itu, konklusi dari semua hal tersebut mengarah pada pemahaman jika hukum lingkungan lahir atas ide, atas pemikiran yang didasari kepedulian dan keprihatinan bahkan juga kekhawatiran akan keberlangsungan alam yang semakin tergerus kemajuan peradaban zaman,

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan Allah SWT kepada bangsa Indonesia merupakan rahmat yang sudah seharusnya dikelola, dikembangkan dan dilestarikan, Emil Salim (dalam andi sudirman hamsah 2007:98) mengemukakan bahwa jaringan hubungan timbal balik antara manusia dengan segala jenis benda, zat, organis dan bukan organis serta kondisi yang ada dalam suatu lingkungan membentuk suatu ekosistem , jaringan hubungan dalam ekosistem ini bisa tumbuh secara stabil apabila berbagai aspek dalam lingkungan ini berada dalam keseimbangan, hubungan yang sedemikian erat dan ketergantungan manusia terhadap lingkungan seyogyanya menimbulkan pula kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup yang lestari dan seimbang sehingga hal tersebut perlua diatur dengan jelas,

masalah lantas timbul dimana dua hal yang paling esensial perihal masalah lingkungan hidup ialah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Nurdu’a ; sudharsono , 1991 :7)

Keberadaan hukum lingkungan tentu tak terlepas dari timbulnya pemahaman mengenai betapa pentingnya lingkungan serta korelasinya terhadap kelangsungan hidup manusia sehingga dijadikan objek yang patut untuk dilindungi eksistensinya,

        Jika menilik secara lebih komperhensif maka perlu untuk memaparkan alur perjalanan sejarah perkembangan hukum lingkungan secara universal/transnational, Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (UN Coference on the Human Environment,UNCHE). Konferensi yang diselenggarakan oleh PPB ini berlangung dari tanggal 5-12 juni 1972, akhirnya tanggal 5 juli ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development)  yang kemudian lahir konsep sustainable development,

mulai timbulnya kekhawatiran-kekhawatiran yang lantas bermuara pada 5 juni 1972, dimana PBB mengadakan konferensi tentang lingkungan manusia yang berlangsung di Stockholm, swedia dan sekaligus menetapkan tanggal 5 juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia, dalam konferensi PBB tersebut disepakati beberapa hal yaitu :

1.       Deklarasi Stockholm , dimana deklarasi tersebut berisi prinsip-prinsip  yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup dimasa depan melalui penerapan Hukum lingkungan internasional

2.       Rencana aksi, yang mencakup peencanaan dalam hal pemukiman , pengelolaan sumber daya alam , pengendalian pencemaran lingkungan , pendidikan serta informasi mengenai lingkungan hidup

3.       Segi kelembagaan , dibentuknya united nations environtment program (UNEP) yaitu badan PBB yang  menangani mengenai program lingkungan dan berpusat di Nairobi , Kenya, afrika

Beberapa moment penting pun mengiringi sejarah pembentukan hukum lingkungan dalam konteks internasional seperti halnya :

-          Agenda 21 Rio de janeiro

Deklarasi yang terjadi di rio de janeiro, brazil, 3- 14 juni yang lebih popular dengan istilah KTT RIO, merupakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri 179 negara, adalah dokumen komperhensif setebal 700 halaman yang berisikan program aksi pembangunan berkelanjutan menjelang abad 21 dimana secara umum menawarkan langkah konstruktif dan inovatif bagi Negara maju dan berkembang dalam hal mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,

Kesadaran bangsa – bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “tripartite Agreement” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara – negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingensy Plan. Negara – negara ASEAN juga telah menyusun

“ Rencana Tindak”  (Action Plan). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan - kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

           Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

           Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

           Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

           UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

           Akan tetapi, setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dipandang sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982, setelah selama dua tahun dipersiapkan, yaitu dari sejak naskah akademis hingga RUU, maka pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1997).

           Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), didalam kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,

sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Disebabkan juga pemanasan global yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Setidaknya ada empat alasan mengapa UULH 1997 perlu untuk digantikan oleh undang – undang yang baru[1]. 

Pertama, UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Kedua, kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlingkungan lingkungan hidup. 

Ketiga, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga semakin memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Ketiga alasan ini ditampung dalam UULH 1997. 

Keempat, UULH 1997 sebagaimana UULH 1982 memiliki celah – celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki kementrian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundangkan sebuah undang – undang baru guna peningkatan penegakan hukum. Berdasarkan hal ini menunjukan, bahwa UUPPLH memberikan warna yang baru dan berbeda dari undang-undangan sebelumnya.

                tidak hanya perihal kejadian dan retorika perkembangan yang dimuat oleh sejarah namun sejarah juga memberikan kita banyak pemahaman bahwa perkembangan hukum lingkungan berbanding linear dengan perkembangan ide, pemikiran , dan aspek teori dari hukum lingkungan itu sendiri,

Teori nilai kebijakan publik (the public values) menjelaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawaah mufakat (deliberative process) di antara berbagai pemangku kepentingan(stakeholders) dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran (openness of mind), kejujuran (honesty),kesediaan untk mendengar kritik, dan penghargaan atas pandangan – pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan keputusan bersama (collective choice). Menurut teori nilai kebijakan publik wakil – wakil dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama (public goods) di atas kepentingan konstituen mereka. Para anggota badan legislatif harus mampu membangun konsepsi kepentingan bersama. Apa yang dimaksud dengan kepentingan konstituen mereka . Para anggota badan legislatif harus mampu membangun konsepsi kepentingan bersama. Apa yang dimaksud dengan kepentingan bersama dapat diperoleh melalui pertukaran pandangan dalam proses politik. Dalam proses ini ,para anggota badan legislatif setelah memerhatikan berbagai usulan atau pandangan dari berbagai pemangku kepentingan membuat keputusan dengan mengacu pada apa yang mereka anggap sebagai kepentingan publik dan bangsa.

          Dalam pembangunan hukum lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan nasional secara fisik di Indonesia tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup, eksploitasi terhadap sumber daya alam menjadi pemandangan yang biasa, demi meraih dan menarik para investor asing, peraturan yang ada seakan hanya menjadi hiasan dinding yang tak berkutik. Adanya otonomi daerah menjadi ajang para kepala daerah menunjuk kebolehan merusak dan mengerok keuntungan dari eksploitasi alam. Para pemimpin seakan menutup mata dan telinga melihat dan mendengar jeritan rakyat, untuk menyelamatkan diri pribadi dan kelompoknya mereka sembunyi dibalik peraturan perundang-undangan yang mereka buat sendiri.

         Kesadaran lingkungan mulai terlihat tahun 1950-an tatkala mulai munculnya pencemaran yang berasal dari pabrik – pabrik, pertanian dan transportasi di negara- negara maju. Tumbuhnya industri sekaligus menimbulkan pencemaran melalui buangan limbah, asap (jelaga) atau kebisingan (noise). Sistem pertanian menimbulkan pencemaran alam melalui pemakaian pestisida yang banyak. Demikian pula transportasi melalui asap dari proses bahan bakar, kebisingan dan kemacetan jalan,

Nah sudahkan ternalar jika dari banyaknya retorika yang terjadi muncullah kepedulian, muncullah kemudian pemahaman untuk melindungi apa yang penting bagi diri mereka ( manusia), yang dalam konteks ini bahwa segala kejadian merugikan dari rusaknya alam menimbulkan kerugian bagi manusia dimana hal tersebut menyadarkan manusia akan betapa pentingnya kelestarian alam sehingga alam mulai menjadi concern tersendiri yang memulai era dimana hukum menjadi tonggak yang digunakan oleh umat manusia untuk melindungi apa yang penting baginya.

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan memiliki banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata, dengan demikian tentu saja hukum lingkungan lahir disertai ruang lingkup kajian yang kompleks, sehingga untuk mendalami Hukum lingkungan itu sangat sulit apabila tidak pula memahami beberapa segi hukum yang lain, dalam pengertian sederhana hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan ( lingkungan hidup),

Dimana lingkungan mencakup semua benda, hal dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangungan hidup serta kesejahteraan manusia lainnya, dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau environment – oriented law, sedangkan hukum lingkungan klasik lebih pada use – oriented law,

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksial mungkin dan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya , hukum lingkungan klasik bersifat sektoral serta kaku dan sukar berubah.

Mochtar kusumaatmadja mengemukakan bahwa system pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, system ini telah melandasi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, Drupsten mengemukakan bahwa hukum lingkungan (milieu recht) adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam (naturlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya, ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan , mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian bear terdiri atas hukum pemerintahan (bestuurrecht).

                Dalam hukum lingkungan modern ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang, hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak lingkungan pada waktu dan wilayah tertentu dengan demikian bertolak ukur pada ekologi, dengan berorientasi pada lingkungan ini maka hukum lingkungan modern memiliki sifat menyeluruh dan komperhensif dimana dinamikanya menyesuakan dinamikan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan alam, dimana hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah hukum tata usaha Negara atau hukum pemerintahan.

                Menilik sejarah lebih jauh , peraturan-peraturan yang orientasinya meyangkut lingkungan , baik disadari atau tidak, sebenarnya telah hadir dimasa terdahulu bahkan sebelum masehi, terkadung pada code of Hammurabi salah satu klausul yang menyebutkan bahwa “ sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu”,

Demikian pula di abad ke-1 pada masa kejayaan romawi telah dikemukakan adanya aturan tentang jembatan air (aqueducts) yang merupakan bukti adanya ketentuan teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan,

pada era penjajahan di indonesia, yaitu pada penjajahan oleh jepang nyaris hanya terdapat Osamu S. Kanrei No. 6 yang berkaitan dengan lingkungan yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba , dan Balsem tanpa seizing dari Gunseikan, karena kita tahu jepang memang tak begitu memberikan dampak significant terhadap perkembangan hukum di Indonesia mengingat focus utamanya ialah sekedar pada orientasi militer dan perang, lain halnya dengan penjajahan belanda atas Indonesia, dimana telah dikenal beberapa peraturan yang keberadaanya mulai menunjukkan adanya kepedulian atau perhatian Hukum terhadap lingkungan sebagai onjek kajian dan perlindungannya, beberapa aturan tersebut diantaranya :

-          Undang-undang gangguan ( Hinder ordonantie) 1926

Undang-undang gangguan ( Hinder ordonantie stb. 1986 No. 226 yang terakhir diubah atau ditambah dengan stb. 1940 No.450) adalah peraturan yang mengatur jenis perizinan yang erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup sebelum berlakunya UU Tentang pengelolaan lingkungan hidup , ordonansi gangguan ini dapat dianggap sebagai salah satu peraturan yang berhubungan langsung dengan masalah pencemaran lingkungan di Indonesia,

Hanya saja secara substansial terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah Hinder ordonantie hanya dilaksanakan terbatas oleh daerah tingkat II kota madya atau kabupaten padahal jika menilik kajian tentang pencemarana atau kerusakan lingkungan maka tidaklah mengenal batas wilayah karena akibat dan dampaknya tidak hanya dialami oleh suatu wilayah saja, ditambah pada saat itu daerah tingkat II tidak memiliki cukup tenaga ahli yang mampu menilai secara teknis instalasi yang sifatnya kompeks, Hinder ordonantie pun hanya ditujukan pada bahaya, kerusakan atau gangguan yang timbul dari tempat usaha , jadi sumber pencemaran selain pabrik tidaklah terjangkau, misalnya : kendaraan bermotor, alat-alat yang memicu pencemaran , kelemahan lain dari Hinder ordonentie ialah sifatnya yang cenderung individual artinya ditujukan kepada gangguan yang ditimbulkan oleh perusahaan secara  mandiri dan tidak terhadap beban derita yang dibuat oleh pencemar secara kolektif, yang mana dalam pemberian izin tidak dipertimbangkan antara kemungkinan pencemaran yang dilakukan oleh satu perusahaan dan perusahaan lain secara kumulatif.

Dibidang kaitannya dengan perusahaan sendiri telah dikeluarkan pada masa itu berbagai peraturan lain yang berusaha untuk menutupi kelemahan dari Hinder ordonentie se-misal bedrijfsreglemenigsordonantie 1934 (stbl. 1938 No. 86 Jo Stbl 1948 No. 224), ordonansi dibidang satwa Dierenbeschermingsordonantie (Stbl 1931 No. 134) yang mulai berlaku pada tanggal 1 juli 1931, berkaitan dengan ordonansi ini adalah peraturan tentang perlindungan alam / natuurhermings ordonantie 1941 (Stbl 1941 NO. 167) dimana ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa / natuurnomumenten en reservatenordonantie 1932 (Stbl 1932 No. 17 )

                Ya itu bagian dari sekelumit puing-puing sejarah sebelum lahirnya UU No. 32 tahun 2009 yang menggantikan uu no 23 tahun1997, lantas setelah membahas jauh kebelakang maka kiranya sudah saat dimana kita coba untuk menelaah lebih jauh perihal hukum lingkungan dalam perspektif aturan tertulis dan memperbandingkan kinerja masing-masing undang-undang tersebut dalam peranannya menjamin dan melindungi eksiostensi serta keberlangsungan lingkungan hidup yang baik bagi manusia ( kita )

C.   Pembangunan Hukum Lingkungan Hidup

Titik balik perkembangan dalam pembangunan Hukum lingkungan terjadi setelah diundangkannya undang-undang no. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok  pengelolaan lingkungan hidup tertanggal 11 maret 1982 yang biasa dikenal dengan istilah UULH 1982, dimana undang undang tersebut jauh lebih bernilai environment law oriented, hal ini dapat pula dikatakan sebagai yang menandai awal pengembangan perangkat Hukum yang mendasari pengelolaan perihal lingkungan hidup di Indonesia , sebagai perwujudan upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup,

UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1982

-          Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia

-          Pasal 5

1.       setiap orang mempunyai hak atas lingkungan  hidup yang baik dan sehat

2.       setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya

-          Pasal 7

1.       Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan

-          Pasal 22

1.       Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama –lamanya 10 (tahun) dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah)

2.       Barang siapa dengan kelalaianya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercermarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama –lamanya 1 (tahun) dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.,- ( satu juta rupiah)

Pada titik ini saya coba untuk menganalisis mengingat titik ini dianggap sebagai titik balik, titik tolak dimana environment law oriented bermula lebih nyata di Indonesia, Undang-undang no 4 tahun 1982 jelas pada pasal pertama telah mengemukakan prinsip mendasar bahwa :

“ Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia ”

Beberapa point yang perlu kita garis bawahi ialah terminology pada pasal tersebut yang memang terdengar ideal namun masih rancu perihal maksud yang berusaha disampaikan, khas era orde baru penggunaan diksi jelas tak mengherankan mengingat ini ialah produk era orde baru, disamping itu ketidaktegasan maksud yang berusaha disampaikan undang-undang tersebut juga tercermin dalam beberapa pasal berikutnya, tolak ukur atau parameter yang digunakan perihal pencemaran lingkungan pun tidak secara gamblang di jelaskan meski undang-undang ini disertai pula ketentuan pidana sebagaimana pasal 22.

 namun sekali lagi saya tegaskan bahwa ketidakadaan pasal yang secara jelas memaparkan mengenai pencemaran lingkungan, ukuran persepektif atau tolak ukur yang digunakan  untuk menyatakan terjadi atau tidaknya suatu tindakan pencemaran lingkungan semakin menempatkan undang-undang ini pada posisi sulit untuk menjerat para pelaku yang berandil dalam pencemaran lingkungan, toh kita harus ingat bahwa ini undang-undang, bukan sebuah undang-undang dasar, katakanlah dalam sebuah undang-undang dasar memang hanya memuat pokok-pokok yang ingin diatur namun tentu tak demikian halnya dengan undang-undang yang harusnya lebih jelas memuat kisi-kisi yang ingin diatur dan bagaimana merealisasikan pengaturannya.

                Meski begitu, berbagai kelemahan UU no 4 tahun 1982 dapat dipahami dan tertutupi oleh karena beberapa undang-udang lain yang bermunculan setelahnya sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang,

Sejarah pun kembali bergulir, disadari bahwa permasalahan Hukum lingkungan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk Hukum yang tegas demi menjamin kepastian Hukum, disamping memandang perkembangan massive lingkungan secara global serta banyaknya aspirasi internasional yang juga ikut serta memberikan pengaruh dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dalam mempertimbangkan perkemba ngan tersebut maka dipandang perlu untuk menyempurnakan UU nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, lantas kemudian lahirlah Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan,

                Sejak runtuhnya rezim otoriter ( orde baru ) ditahun 1998 , Indonesia beranjak pada era baru yaitu reformasi dimana retorika berubah dan mengubah banyak hal, dimana salah satu perubahan itu ialah desentralisasi sebagai kontra system pemerintahan sentralistik sebagaimana yang diterapkan di era orde baru, diamandemennya undang-undang dasar Negara republic Indonesia 1945 pun perlu digaris bawahi terutama perubahan pada pasal 18 undang-undang dasar 1945,

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

(5) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat

(6) pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

Lantas apa kaitannya dengan Hukum lingkungan ? saya tentu berharap anda (pembaca) memperhatikan betul point-point yang saya sajikan dan makna yang berusaha saya sampaikan bahwa tentu desentralisasi kewenangan sebagaimana tercermin pada amandemen konstitusi yang terjadi akan dan telah memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan Hukum lingkungan, tidakkah kita menyadari jika konsep otonomi daerah selaku bentuk upaya desentralisasi kewenangan dari pusat pada pemerintah daerah telah mengalokasikan kewenangan pula perihal pengelolaan lingkungan hidup, dimana masing-masing daerah beserta alat kelengkapan pemerintahnya dapat secara lebih luas berandil dan bertanggung jawab mengenai pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya,

                Sebagaimana pula yang diamanatkan dalam pasal 18 pasca amendemen pada ayat 6 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan tentu juga mengambil kebijakan dimana peraturan daerah dan kebijakan yang diambil oleh suatu daerah jika hal itu menyangkut lingkungan hidup maka akan menentukan bagaimana lingkungan hidup didaerah tersebut dapat dikelola dan dilestarikan demi terpenuhinya hak setip rakyat akan lingkungan yang baik dan sehat,

Dengan diberikannya kewenangan yang seluas-luasnya maka beban tanggung jawab daerah terhadap lingkungan semakin luas pula meski hal ini relaitanya tidak berbanding lurus dengan kebijaksanaan, yang justru seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perihal lingkungan hidup, terlebih mengenai eksploitasi alam yang justru berdampak merusak.

                Menurut data dari jaringan advokasi tambang (JATAM) Kalimantan timur ada beberapa titik lubang yang ditinggalkan perusahaan tambang se-misalnya saja di kutai kartanegara (KUKAR)  kini ada 31 lubang berisi air asam tambang yang luasannya mencapai 838 hektar  dan ditinggalkan begitu saja, masih menurut kordinator JATAM , bahwa ketidak teraturan izin akan pertambangan tidak hanya berdampak pada satu daerah saja sepertihalnya yang terjadi di samarinda tepatnya kecamatan Samboja dimana pemerintah daerah memberikan 90 izin terhadap kegiatan pertambangan dimana dampak lingkungan yang ditimbulkannya juga berpengaruh ke kota Balikpapan melalui daerah aliran sungai (DAS),

Belum lagi terdapat pula 33 izin yang dikeluarkan kementerian ESDM dan keseluruhan 1.269 izin lain oleh pemda untuk mencabik perut bumi kaltim,

dan sudah dapat dipastikan jika dampak buruk dan pengaruhnya jelas akan luar biasa , mulai dari banjir , krisis energy, gangguan kesehatan karena pencemaran juga 4,4 juta hektar lahan yang dikapling izin untuk tambang batubara sehingga membuat lahan pertanian menyusut akibat ekspansi tambang, lantas pada titik ini saya bertanya, apa kita sudah mulai beralih untuk mencari pengganti nasi dengan mengkonsumsi hasil tambang perut bumi ?.

                Tidakkah dari hal yang dipaparkan diatas secara tidak langsung mengungkapkan bahwa sejak berlakunya otonomi daerah, fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di setiap daerah semakin hari semakin kompleks, hal ini mencerminkan jika pemerintah daerah belum sungguh-sungguh berkomitmen dengan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing, bahwa lingkungan dan sumber daya alam sekedar dipandang sebagai objek eksploitasi demi kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sumber daya alam tak lebih dari derivative kebijakan ekonomi, sumber daya alam hanyalah bagian dari komoditas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, belum banyak yang melihat bahwa sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas mendukung segala kegiatan yang berlangsung diatasnya termasuk kelangsungan hidup umat manusia,

Dalam konteks kewenangan dan pertanggung jawaban pemerintah daerah atas lingkungan hidup daerahnya maka saya cenderung beranggapan jika terdapat korelasi penegakkan Hukum dan keterkaitan antara pemerintah daerah selaku pejabat Negara dengan kewenangannnya dimana terikat  padanya pemberlakuan Hukum administrasi Negara dengan kelangsungan lingkungan dan pengaruhnya terhadap masyarakat dimana terikat padanya pemberlakuan asas-asas Hukum lingkungan, namun sebelum kita membahas lebih jauh maka terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai alur sejarah berikutnya yang kini bermuara pada lahirnya undang-undang no 32 tahun 2009.

                Prof. Dr. Ir. Herry suhardiyanto M.sc menyampaikan beberapa hal dalam pembahasan RUUPPLH, sebelum rancangan tersebut disahkan pada tanggal 8 september 2009 , bahwa sumber kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia banyak berpangkal pada dua masalah utama yakni masalah kelembagaan / structural dan lemahnya pentaatan Hukum, ada dua pula fakta penting yang membuktikan hal ini, pertama, studi terbaru yang diterbitkan KLH-DANIDA dan ditulis oleh Prof. Maria Sumardjono menyimpulkan 13 undang-undang yang mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (termasuk undang-undang No. 23 tahun 1997) ternyata satu sama lain tumpang tumpang tindih dan tidak komplemen (saling melengkapi) bahkan cenderung sekedar menegasikan,

temuan ini tentu penting untuk dikaji dan disikapi oleh DPR, jangan sampai pada periode berikutnya undang-undang PLH yang baru justru hanya menambah kerumitan dan kompleksitas yang sudah ada, Kedua, hasil studi kementerian koordinasi perekonomian (2007) tentang daya dukung pulau jawa yang menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terlampauinya daya dukung pulau jawa adalah masalah kelembagaan , sekitar 63 % Perda ( atau 176 perda  ) yang diterbitkan oleh gubernur, bupati, dan walikota se-jawa berorientasi ekstraktif terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan , sisanya 31 % ( atau 85 Perda) berorientasi kolaboratif dan hanya 6 % saja (atau 17 Perda ) yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam.

Perbandingan Undang-Undang No. 23 Tahun  1997 Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

                Jika kita berusaha untuk memperbandingkan undang-undang No. 23 tahun 1997 dengan undang-undang No. 32 tahun 2009, maka secara implisit akan didapati beberapa perbedaan mendasar dan mencerminkan progresifitas Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, antara lain :

a.       Definisi tentang pencemaran lingkungan hidup           

b.       Definisi tentang perusakan lingkungan hidup

c.        Instrumen KLHS

d.       Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah

e.        Pendaya gunaan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana kaitannya terhadap hukum lingkungan

f.        Penegakkan hukum terpadu

Pencemaran Lingkungan

Definisi pencemaran lingkungan dalam undang-undang no. 23 tahun 1997 ialah “ masuk atau dimasukkannnya mahluk hidup , zat , energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yag menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannnya ”, sedangkan berdasarkan undang-undang No. 32 tahun 2009 bahwa pencemaran diartikan sebagai “ masuk atau dimasukkannya mahluk hidup , zat , energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan” apabila dicermati detailnya maka kita akan melihat perbedaan diantara kedua perundang-undanga tersebut,

-          Undang-undang No. 23 tahun 1997 pada definisinya tentang pencemaran lingkungan bertumpu pada parameter “ sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya,”

-          Sedangkan Undang-undang No. 32 tahun 2009 pada definisinya tentag pencemaran lingkungan bertumpu pada parameter “ sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan”

Pada undang-undang No. 23 tahun 1997 parameternya ialah sehingga kualitas lingkungan turun sampai pada tinggak tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya”, tidak dapat dipungkiri jika tolak ukur yang digunakan yakni “ tidak dapat berfungsi sesuai perunntukkannya” jelas rancu, dan jelas pula konsekuensi yang muncul saat masa bakti undang-undang tersebut, terlalu potensial untuk menimbulkan multitafsir antara aparat penegak hukum sehingga hakim menjadi sangat bebas dalam memaknai tentang pencemaran lingkungan hidup dan berakibat pada banyaknya kasus yang diputus bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (oonslag),

Dan untuk mengatasi diskresi hakim yang begitu besar dalam memaknai pencemaran lingkungan hidup maka undang-undang No. 32 tahun 2009 mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai “……masuk atau dimasukkannya……sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yag telah ditetapkan ”, dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup dibatasi pada melampaui atau tidak, baku mutu lingkungan hidup hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah maupun peraturan menteri LH, sehingga hakim terikat pada kriteria yang tetap pada baku mutu lingkungan hidup dan tidak dapat menafsirkan lain dalam memutuskan suatu perkara.

                Perbedaan lain ialah definisi kedua undang-undang tersebut tentang perusakan lingkungan hidup sebagai berikut :

-          Perusakan lingkungan hidup dalam undang-undang No. 23 tahun 1997 adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

-          Sedangkan berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2009 mendefinisikan perusakan lingkungan sebagai “ Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup,

Sekali lagi perbedaan definisi tersebut menunjukkan bagaimana kerancuan definisi dan tolak ukur yang digunakan dan atau dijabarkan oleh undang-undang No. 23 tahun 1997 telah diperbaiki dalam balutan aturan dengan definisi dan penggunaan tolak ukur yang lebih jelas, bersifat rigid oleh penetapan standar dan kriteria sebagai tolak ukur yang diharap mampu mempersempit ruang kerancuan dan meminimalisir multi tafsir dalam penegakkan hukumnya sebab jika demikian tentu yang terancam ialah keberlangsungan kelestarian alam/lingkungan sebagai imbas bila konstruksi hukum penjaminnya tidak mampu menciptakan kepastian.

Beberapa point penting dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 antara lain :

1.       Keutuhan unsure-unsur pengelolaan lingkungan hidup

2.       Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah

3.       Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup

4.       Penguatan instrument pencegahan , pencemaran , dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi instrument kajian lingkungan hidup strategis tata ruang , baku mutu lingkungan hidup , criteria baku kerusakan lingkungan hidup , perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup , peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup , anggaran berbasis lingkungan hidup , analisis resiko lingkungan hidup dan instrument lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5.       Pendayagunaan perizinan sebagai instrument pengendalian

6.       Pendayagunaan pendekatan ekosistem

7.       Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global

8.       Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi , akses partisipasi , dan akses keadilan serta penguatan hak- hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungn hidup

9.       Penegakkan Hukum perdata , administrasi , dan pidana secara lebih jelas

10.    Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsive

11.    Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain, melalui undang-undang ini juga pemerintah member kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur sebagaimana dalam undang-undang nomor 23 tahun,

Oleh karena itu, lembaga yang dimandatkan beban kerja berdasarkan undang-undang ini perihal lingkungan hidup tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan tetapi dibutuhkan pula suatu instandi/organisasi dengan portofolio menetapkan , melaksanakan dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi , untuk menjamin terlaksanakannya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang memadai untuk pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah,

Pergantian adanya undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengeloaan lingkungan hidup, secara filosofis undang-undang ini mencerminkan penghargaan akan arti penting hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Negara, jika menilik kembali pada sejarah bahwa munculnya konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada tahun 1974 oleh rene cassin dalam perkembangannya juga memasukkan hak atas lingkungan yang sehat dan baik (The Right To Healthful and decent environtment) hal ini tak lepas dilator belakangi oleh adanya persoalan lingkungan (khususnya pencemaran industry ) yang sangat merugikan peri-kehidupan manusia.

                Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup pun telah dinyatakan dalam instrument hak asasi manusia , international covenant on economic, social ,and culture right (IECESR) namun pengakuan secara eksplisit-nya telah terkandung dalam deklarasi Stockholm dan deklarasi Rio sebagai non binding principe, dan di ikuti pula oleh konstitusi di beberapa Negara semisal afrika selatan, korea selatan, ekuador, hungaria, peru, Portugal maupun philipina, sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia hak atas lingkungan yang sehat dan baik telah diakui dan terkandung dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 serta diklasifikasikan juga dalam aspek HAM sebagaimana ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dimana salah satu pasal dalam deklarasi nasional tentang HAM telah menetapkan bahwa “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik” yang dalam perkembangannya ketika lahir undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dibab HAM dan kebebasan manusia maka perihal hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, ini berada dibawah ruanglingkup hak untuk hidup

                Undang-undang nomor 32 tahun 2009 juga memuat mengenai hal itu, memasukkan pula landasan filosofis tentang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi, ini jelas penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan tentu akan semakin kompleks dan syarat akan kepentingan para capitalist/investor, perlu pula disoroti bahwa dalam undang-undang nomor 32 tahun, AMDAL mendapat porsi yang cukup berperan dibandingkan instrument lainnya, dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL,  meski pengertian AMDAL pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 agak berbeda dengan undang-undang nomor 23 tahun 1997 yaitu hilangnya “Dampak besar” , jika dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 disebutkan bahwa “ AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup” , sedangkan pada undang-undang nomor 32 tahun 2009 bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup”,

Jika kita telaah secara terminologis tentu hilangnya kata “Dampak Besar” pada pengertian tentang AMDAL bagi saya dapat dipandang sebagai upaya untuk men-generalisir pengertian tersebut, bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak lagi bertolak pada makna “dampak besar” tanpa parameter jelas, bahwa tolak ukur suatu kegiatan atau usaha melakukan pencemaran atau tidak, melakukan kerusakan atau tidak, ialah pada ada atau tidaknya dampak bagi masyarakat terlepas dampak itu besar atau kecil dirasa,

bahwa berpotensi saja merusak atau mencemari sudah dapat seharusnya dilakukan pencegahan atas kegiatan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan atau siapapun, oleh perseorangan atau instansi manapun.

 Hal - hal penting baru terkait AMDAL sebagaimana termuat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 antara lain :

-          AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

-          Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL

-          Komisi penilai AMDAL pusat, provinsi maupun kab/kota wajib memiliki  lisensi AMDAL

-          AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan penting untuk penerbitan izin lingkungan

-          Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri , gubernur , bupati / walikota sesuai kewenangannnya

Selain kelima hal tersebut, ada pula pengaturan tegas yang diamanatkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 , yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL, pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut yaitu :

1.       Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha /kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

2.       Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi

3.       Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL/UPL

Setelah kita coba untuk menelaah pemaparan diatas, tentu undang-undang nomor 32 tahun 2009 secara substansial jauh lebih baik dan terperinci dalam mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup namun bila kita coba untuk mencermati lebih jauh, maka akan didapati masih banyaknya hal yang perlu untuk dikritisi sebab bebrapa aspek dirasa perlu untuk lebih lanjut dibenahi, semisal pasal 26 ayat (2) bahwa :

“ pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan ”

Dalam pasal ini tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimanakah bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya Hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tesebut tidak dilakukan , begitu pula dalam ayat (4)

“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL”

Juga lagi-lagi tidak diiukuti pula penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan bagi masyarakat yang mayoritas awam dalam hal penegakkan prinsip Hukum lingkungan, tidak secara tersurat dipaparkan atas tolak ukur apa, pertimbangan apa, dan bagaimana masyarakat dapat menolak dokumen tersebut sehingga realitanya malah justru mereduksi hak-hak masyarakat dalam proses awal permasalahan perihal Hukum lingkungan.

                Padahal ini sungguh ironis ditengah minimnya pemahaman masyarakat akan suatu undang-undang, seperti dikatakan oleh Tasdyanto Rohadi (ketua umum ikatan ahli lingkungan hidup) , survey terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut tak lebih dari 30% di daerah perkotaan,

Selain itu dari ketigabelas instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang termuat dalam pasal 14 UU No.32 Tahun 2009 , diperkenalkan instrument baru yang tidak terdapat dalam UUPLH sebelumnya, yaitu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program ( Pasal 15 ayat 1 UU No. 32 tahun 2009) namun demikian , tidak seperti halnya AMDAL yang disertai sanksi berat atas pelanggarannya, UUPLH tidak mencantumkan sanksi pula pada kegagalan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam realisasi prinsip KLHS.

Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwa perlu digaris bawahi/ dicetak lebih tebal perihal komitmen pemerintah khususnya di daerah, yang masih kurang kepedulian dan focus mengenai masalah lingkungan hidup, dalam hasil survey yang dilakukan oleh sugeng suryadi syndicat menyatakan jika 47 % kepala daerah kurang peduli terhadap lingkungan hidup, cukup peduli 37  % dan hal yang juga ironis bahwa hanya 6,4% yang focus membenahi masalah lingkungan hidup.

                Namun hal lain yang perlu di kritisi tidak hanya tentang kepedulian pemerintah dan bagaimana buruknya kinerja birokrasi dalam melindungi kepentingan khalayak, jika menilik pada pasal 46 berbunyi :

“selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 , dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup ”

Satu hal yang dapat saya pahami ialah pada akhir-nya semua tanggung jawab untuk memulihkan kembali lingkungan yang rusak atau tercemar akan kembali pada pemerintah baik pusat maupun daerah, lantas saya coba untuk mempertanyakan bagaimanakah peranan pihak swasta atau siapapun yang sebenarnya adalah pelaku secara langsung pencemaran atau kerusakan yang terjadi ?, katakanlah yang mereka lakukan oleh karena buruknya kinerja birokrasi baik berupa izin yang keliru atau kebijakan-kebijakan pembiaran yang seharusnya tidak dilakukan atau setidaknya ada peranan pemerintah untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terjadi namun tentu tidak kemudian para pencemar / pihak swasta atau siapapun terlepas dari kebersalahan yang secara langsung dilakukan sebagaimana tidak pula disebut dalam pasal 46, hukum memang tidak boleh bersifat retroaktif, hukum tidak dikehendaki berlaku surut namun point penting yang harusnya kita pertanyakan ialah seberapa banyak kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan mampu diadili pelakunya, mampu dituntut pertanggung jawabannya sebelum undang-undang nomor 32 pasal 46 ini diberlakukan ?, bagaimana dengan para investor asing yang sekedar menanam modal dan bermain cantik dengan membiarkan para putra bangsa mengeruk sumber daya alamnya sendiri, merusak tatanan alamnya dengan tangan mereka sendiri, seberapa jauh kita mampu menuntut pertanggung jawaban itu pada dalang dibalik layar perwayangan masalah ini ?.

PENCEMARAN

LINGKUNGAN

ANALISIS

BAGAIMANA ISLAM ?

MEMANDANG ALAM DAN PENCEMARAN TERHADAPNYA

Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam, tak sedikit ayat dalam alquran maupun terkandung dalam hadis yang bercerita tentang lingkungan hidup, adalah Prof. KH. Ali yafie yang mengungkapkan tentang pemaparan Fiqh al Bi’ah yaitu mengenai menjaga lingkungan hidup / alam, sebagaimana QS. Al- A’raf /7:56 :

“ janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan penuh harap (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat allah sungguh dekat dengan orang-orang yang berbuat baik “

Disampaikan oleh beliau bahwa terdapat dua indikator dalam ajaran islam, dua kutub dimana manusia hidup, yang pertama adalah Rabbul’alamin, islam mengajarkan bahwa Allah SWT ialah tuhan semesta alam, jadi bukan sekedar tuhan atas manusia atau sekelompok manusia, bukan itu, dari awal manusia yang bersedia mendengarkan ajaran islam, sudah dibuka wawasan atasnya bahwa allah adalah pencipta , penguasa dan yang mengatur seluruh alam, dimana manusia sebagaimana difirmankan memikul tanggung jawab sebagai khalifah, sebuah tanggung jawab yang bahkan tak disanggupi oleh Hamba allah dari golongan lainnya,

Kutub kedua ialah rahmatan lil’alamin, bahwa manusia dengan ajaran islam ialah rahmat bagi seluruh alam, yang mana sebagaimana disebut jika manusia adalah khalifah yag seharusnya memikul dengan amanat untuk menjaga bumi, alam beserta ekosistem yang ada, “Laa tufsidu ardhi ba’da ishlahiha (jangan merusak alam ini sesudah ditata sedemikian baik)”,

                Dalam pemikiran tentang Fiqh al bi’ah maka hal pertama yang perlu dipahami ialah makna khalifah, kedudukan manusia sebagai khalifah dengan segala tanggung jawab yang seharusnya dijalankan dengan amanah, dalam alquran memang ditegaskan bahwa manusia sebagai khalifah tidaklah seharusnya melakukan perusakan dan pertumpahan darah tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh keadilan, dengan demikian , manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi secara tidak langsung telah mencorengatribut manusia sebagai khalifah (Qs.Al-Baqarah/2:30), walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (Qs.Luqman/31:20) tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena, sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) allah, dan akan dijauhkan dari rahmatnya (Qs. Al-A’raf/7:56), karena itulah pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah berhak semena-mena jelas tidak memiliki sandaran teologisnya, segala bentuk perusakan terhadap alam tetap tidak di benarkan, sebab alam diciptakan dengan cara yang benar (Bi al-haqq, Qs.al-zumar/39:5), tidak main-main (La’b, Qs.Al-anbiya), dan tidak secara palsu (Qs.shad/38:27).

                Dijelaskan pula oleh yusuf Qardawi dalam Ri’ayah al Bi’ah fiy syari’ah al-islam (2001) bahwa memelihara lingkungan sepertihalnya menjaga lima tujuan dasar islam (maqashid al syari’ah), sebab kelima tujuan tersebut bisa ter-ejawantahkan jika lingkungan dan alam semesta mendukung keadannya,

Pencemaran perairan

Tentu kita pernah mendengar mengenai pencemaran sungai citarum, dapat kita ketahui jika sektor manufaktur sebagai penunjang terbesar bagi pembangunan di jawa barat agaknya menimbulkan implikasi serius, adalah Green peace & institute of ecology (IOE) universitas padjajaran yang berusaha untuk menelaah mengenai pencemaran terhadap sungai citarum,

Lantas satu hal yang mungkin pembaca pertanyakan dari apa yang penulis sajikan adalah mengapa ? yap mengapa kasus mengenai pencemaran perairan ini dimunculkan dari sekian banyak kasus pencemaran yang ada ? dan mengapa jadi hal pertama yang akan kita bahas,

Tidakkah kita mengingat jika kita, bangsa kita, negara kesatuan republik indonesia adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia, lupakah kita bahwa negeri kita adalah penyumbang nyaris 6 % sumber air dunia atau sekitar 21 % air di wilayah asia pasifik, namun hal paling menyesakkan bagi penulis adalah bagaimana degradasi ketersediaan air bersih melesat hingga 15-35% per tahunnya akibat degradasi lingkungan.

                Sungai citarum di jawa barat sebagai salah satu sungai paling tercemar di negeri ini tentu berkontribusi vital, oleh karena peranan pentingnya dalam memasok air minum bagi provinsi sepanjang ribuan kilometer sepanjang alirannya, badan pengelolaan lingkungan hidup jawa barat (BPLHD JABAR) telah mengkonfirmasi bahwa limbah industri lebih intens dalam hal konsentrasi dan mengandung bahan-bahan berbahaya, sebanyak 48% industri di jawa barat memiliki rata-rata pembuangan limbah 10 kali melampaui baku mutu yang telah ditetapkan,

Kontaminasi bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun industri dibuktikan oleh sejumlah penelitian , perhatian utama ditujukan pada bahan-bahan kimia yang ditemukan di sungai yaitu logam berat, logam berat merupakan elemen yang tidak dapat terurai (persisten) dan dapat terakumulasi melalui rantai makanan (bioakumulasi) denga efek jangka panjang yang merugikan pada mahluk hidup, sebuah investigasi mengenai bioakumulasi mengungkapkan logam berat seperti kadmium(Cd), tembaga (Cu), Nikel (Ni) dan timbal (Pb) ditemukan alam kadar tinggi pada dua spesies ikan yang biasa dimakan , oreocrhomis nilotica dan Hampala macrolepidota.

                Jelas ini memprihatinkan, bagaimana indonesia sebagai negeri kepulauan tak mampu menjaga keberlangsungan ekosistem perairan, air jelas adalah komponen krusial yang memberikan dampak luar biasa tidak hanya pada sekelompok masyarakat saja tetapi juga pada seluruh masyarakat lain, pada anak sungai, pada muara dimana antar satu sungai dan sungai lain bersimpang, artinya jika suatu sungai tercemar maka akan mencemari pula sungai dan lingkungan perairan lainnya.

Karena ditemukan pula jumlah konsentrasi logam berat di beberapa anak sungai yang bermuara di sungai citarum, antara lain, sungai citarik, sungai cikijing, sungai cicalengka, sungai cimande, sungai cisunggalah, kelima sungai tersebut berada di daerah rancaekek-cicalengka dimana 42 pabrik tekstil beroperasi, meski pabrik-pabrik tersebut mengklaim bahwa mereka memiliki fasilitas pengolahan limbah namun tetap tak dapat dipungkiri tentang tingginya konsentrasi logam berat pada perairan di sekitar pabrik-pabrik tersebut.

                Memang pencemaran tersebut belum begitu menjadi pusat perhatian karena belum jatuh korban atas hal yang terjadi disana, namun haruskah tetap kita pertahankan prinsip kepedulian dengan berhitung pada seberapa banyak korban ? haruskah ada korban dulu barulah kita berupaya ?, ini jelas berbahaya, ini jelas adalah masalah yang tidak bisa kita pandang sebelah mata, pernahkah kita berpikir akan kemana dan digunakan untuk apa aliran sungai-sungai tersebut ? banyak rakyat yang menggantungkan hidupnya pada sungai, dan tidakkah juga terpikir oleh kita tentang nasib para petani oleh karena padi-padi mereka terairi oleh irigasi dari sungai yang tercemar, lantas padi yang mereka hasilkan juga tercemar,

Itu tentu berdampak, kita harusnya berkaca pada bagaimana kasus minamata pernah terjadi, seberapa banyak masyarakat dikorbankan demi kepentingan kapitalist dimana hukum tidak dapat menjadi kontrol bagi mereka, tidak dapat menjamin hak setiap masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, tidak hanya sungai citarum namun juga terjadi pada kasus teluk buyat,

Pernahkah kalian mendengar tentang kasus pencemaran teluk buyat di sulawesi utara ?, kasus buyat adalaha salah satu kasus yang memperoleh perhatian besar di tahun 2014 ini, kasus yang nyaris serupa sebagaimana yang terjadi di minamata, tentu tak seorangpun akan lupa tentang kasus luar biasa yang terjadi di minamata, Pada tanggal 21 April 1956, seorang anak perempuan berumur 5 tahun 11 bulan diperiksa pada Bagian Anak Rumah Sakit Perusahaan Chisso. Gejala utamanya bersifat neurologik, termasuk adanya kesulitan berjalan dan berbicara, serta kejang-kejang. Pasien ini dikirim ke rumah sakit 2 hari kemudian, pada tanggal 23. Di hari yang sama ketika ia dikirim ke rumah sakit, adik perempuannya, 2 tahun 11 bulan, mulai mengalami kesulitan berjalan dan menggerakkan kakinya, serta mengeluhkan nyeri pada lutut dan jari-jarinya.

                Ia kemudian dibawa ke Bagian Anak pada tanggal 29, untuk pemeriksaan dengan gejala yang serupa dengan kakaknya.Daerah di mana pasien ditemukan pertama kali berada di ujung sebuah teluk kecil, di mana beberapa rumah berdiri berhimpit satu dengan yang lain. Diperoleh fakta ternyata tidak hanya kedua anak perempuan di atas yang mengalami gejala tersebut, tetapi tetangga mereka juga mengalaminya. Yang selanjutnya anggota keluarga yang lain jatuh sakit satu demi satu, sehingga pada akhirnya semua anggota keluarga terjangkit Penyakit Minamata.

                Penyakit pada manusia akibat polusi lingkungan tak pernah mengalami penjangkitan bersama secara tiba-tiba. Hal ini terjadi setelah mengalami perubahan-perubahan berjangka waktu lama pada lingkungan. Hal ini bisa dikatakan terjadi pula pada kasus Minamata. Di tempat ini, sekitar awal tahun 1925-1926, dampak pada industri perikanan telah muncul. Saat ini sudah dapat dipastikan bahwa Chisso (dulunya bernama Nitchitsu) merupakan sumber pencemarannya. Minamata disebut sebagai ”kota istana” dari Chisso (Shin Nihon Chisso Hiryo Kabushiki Kaisha atau New Japan Nitrogenous Fertilizer, Inc.). Pada tahun 1908, Nihon Carbide Company didirikan. Pada tahun yang sama, perusahaan itu mengadakan merger dengan Sogi Electric dan nama perusahaan itu berubah menjadi Nihon Chisso Hiryo Kabushiki Kaisha (Japan Nitrogenous Fertilizer, Inc.).

                Pada tahun 1909, perusahaan itu meraih sebuah hak paten untuk produksi pupuk nitrigenus dengan menggabungkan kalsium karbid dengan nitrogen atmosferik, yang kemudian dikembangkan pada suatu perusahaan elektrokimia dengan skala besar. Seiring dengan majunya industri kimia, Chisso memperluas operasinya termasuk di dalamnya sintesis amonia, produksi kalsium karbid dari asetilen, asetaldehida, dan asam asetat, produksi resin vinil klorida dari asetilen, sintesis oktanol dari asetaldehida, dan banyak lagi, sehingga pabrik Chisso Minamata merupakan yang paling maju di Jepang baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia II. Dengan demikian, polusi lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak dapat dielakkan dari pabrik seperti itu, memang juga memiliki riwayat panjang. Makanya, perusahaan tersebut menerima sejumlah permintaan kompensasi dari kelompok nelayan sekitar tahun 1925 atau 1926. Agar tidak ada keluhan lebih lanjut yang bisa diajukan ke pengadilan, Chisso membayar 1500 yen sebagai ”uang simpati”.

                Pada tahun 1943, isu tentang dampaknya terhadap perikanan kembali dimunculkan dan membuat perusahaan menandatangani kontrak kompensasi bersama kelompok nelayan. Bagian utama dari perjanjian tersebut adalah pembayaran kompensasi sebesar 152.000 yen atas kerusakan sebelumnya dan yang akan datang yang disebabkan oleh limbah pembuangan dari pabrik, berbagai macam residu, dan sampah ke laut di mana kelompok nelayan tersebut memiliki izin menangkap ikan. Tingkat pencemaran saat itu tidak diketahui, namun fakta bahwa tuntutan semacam itu pernah ditujukan kepada Chisso, penguasa Minamata pada saat itu, memberi kepastian bahwa kerusakan yang signifikan memang telah terjadi.

                Setelah perang, pada tahun 1949, Perhimpunan Nelayan Minamata dibentuk dan kelompok yang lama dibubarkan. Begitu selesai dibentuk, kelompok baru itu kemudian menjadikan isu dampak perikanan kembali terangkat ke permukaan, namun perundingan kompensasi tidak menghasilkan keputusan dan masalah itu pun kembali tenggelam. Para nelayan tahu bahwa saat itu semakin sulit untuk menangkap ikan karena jaring mereka rusak akibat limbah karbid, dan bahwa kepah tak lagi menempel pada badan perahu yang ditambatkan dekat saluran pembuangan limbah pabrik, dan ikan tidak dapat hidup di dalam air dari Pelabuhan Hyakken. Meski begitu, pihak perusahaan tidak mau mendengar mereka, dan berdalih bahwa fakta-fakta tersebut tidak ilmiah dan tidak didukung oleh data-data. Namun pengetahuan para nelayan yang berdasar dari pengalaman dan bukti-bukti sebenarnya cukup ilmiah.

                Selanjutnya, pada tahun 1954 perusahaan meminta hak atas daerah Hachiman kepada kelompok nelayan dalam rangka reklamasi lahan, kelompok nelayan meminta 500.000 yen per tahun sebagai kompensasi atas kerusakan terhadap perikanan sebelumnya dan yang akan datang. Perusahaan ini, walaupun mengakui bahwa memang telah terjadi kerusakan terhadap perikanan (dalam bentuk kurangnya tangkapan), tetap menegosiasikan ketentuan bahwa tidak ada tuntutan lebih lanjut, bahkan jika terjadi kerusakan di masa yang akan datang. Survei yang layak tentang kerusakan tidak pernah dilaporkan keluar dan tidak membutuhkan adanya pembelaan. Teori Penyebab Pencemaran

 Sebelum ditemukan bahwa merkuri merupakan penyebab dari penyakit minamata, banyak teori yang muncul dari berbagai peneliti mengenai penyebab dari penyakit minamata ini. Adapun teori-teori tersebut antara lain:

·         Teori Mangan

 September 1956, beredar sebuah isu di Minamata bahwa kemungkinan mangan merupakan penyebab utamanya. Sumber dari berita ini adalah Kelompok Peneliti Kumamoto. Mangan wajar dicurigai sebagai substansi penyebab, karena kelainan pada sistem ekstrapiramidal ditetapkan sebagai salah satu gejala klinis yang khas, ditambah lagi bila ada alterasi pada gangguan basalis. Mangan juga merupakan suatu kemungkinan yang logis karena kandungannya ditemukan pada air laut, air limbah, ikan, kerang, dan juga dalam organ-organ dalam penderita dalam jumlah besar. Secara resmi, mangan diumumkan sebagai penyebab yang dicurigai pada tanggal 4 November 1956, pada konferensi pertama yang diadakan Kelompok Peneliti Penyakit Minamata untuk melaporkan temuan mereka.

 

·       Teori Thallium

 Pada Mei 1958, diperkenalkan sebuah teori baru, yang mengajukan thallium sebagai penyebab. Hal ini terjadi karena thallium ditemukan dalam jumlah besar (300 ppm) pada limbah dan pembuangan pabrik di Teluk Minamata. Thallium yang secara eksperimental sangat beracun, ditemukan terkandung dalam debu yang dihasilkan oleh Cottreli precipitator yang digunakan dalam produksi asam sulfur di pabrik.Namun setelah diadakan penelitian lebih lanjut ternyata gejala penyakit akibat thallium, cukup berbeda dengan penyakit Minamata. Sehingga teori thallium tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

·           Teori Selenium

Bulan April 1957, teori selenium sebagai penyebab utama diperkenalkan oleh Profesor Kitamura, mengingat sejumlah besar selenium ditemukan pada cairan limbah yang dibuang oleh pabrik di teluk minamata. Secara klinis, gangguan penglihatan dan ginjal akibat keracunan selenium terlihat lebih signifikan jika dibandingkan dengan penyakit Minamata. Namun, pada keracunan selenium, lesi pada sel korteks otak jarang ditemukan dan perwujudan klinisnya terbatas pada bergugurannya rambut dan memberatnya gejala-gejala umum. Dengan demikian, teori selenium akhirnya ditolak.  

Kecurigaan Pada Merkuri

 Douglas McAlpine, seorang neurolog asal Inggris, mengunjungi Minamata selama dua hari pada tanggal 13 dan 14Maret 1958. Saat itu, ia sedang melakukan penelitian tentang sklerosis multipel pada departemen neuropsikiatri di Universitas Kumamoto. Di Minamata, ia memeriksa 15 orang penderita penyakit Minamata dan memberikan pendapat yang sangat bernilai. Menurutnya, gejala-gejala seperti penyempitan rentangan pandang, penurunan fungsi pendengaran dan ataksia sangat mirip dengan gejala-gejala akibat keracunan merkuri di Inggris yang dilaporkan oleh Hunter dan Russel. McAlpine melaporkan hasil temuannya dalm jurnal Lancet pada bulan September 1958. Ini pertama kalinya merkuri organik dicurigai sebagai substansi penyebab penyakit Minamata. Anjuran McAlpine ini sangat penting artinya. Namun, sebelum ia dapat melaporkan hasil temuannya pada sebuah konfrensi Komunitas Neurolog Jepang, niatnya dihentikan oleh beberapa orang profesor dengan dalih bahwa semakin banyak teori akan semakin membingungkan.

                Tahun 1959 merupakan tahun yang penting, baik bagi para penderita penyakit Minamata maupun terhadap riwayat penelitian dari penyakit tersebut. Merkuri, yang telah dicurigai sebagai penyebab sejak sekitar September 1958, mengundang lebih banyak perhatian lagi. Tanggal 19 Februari 1959, Tim Survei Penyakit Minamata/Keracunan Makanan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengumumkan pentingnya penelitian terhadap distribusi merkuri pada Teluk Minamata. Tim ini dibentuk pada Januari 1959 sebagai tim penelitian di bawah Kementerian Kesehatan Masyarakat, semua anggotanya berasal dari Kelompok Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Kumamoto.              

Sebagai hasil survey tersebut, terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Disebutkan, kadar merkuri yang sangat tinggi dideteksi pada tubuh ikan, kerang-kerangan, dan lumpur dari Teluk Minamata yang dikumpulkan pada saat terjadinya penjangkitan Penyakit Minamata. Secara geografi, merkuri ditemukan dalam konsentrasi tertingginya di sekitar mulut kanal pembuangan pabrik Chisso dan kadarnya menurun pada jarak yang jarak semakin jauh ke laut lepas. Data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa merkuri berasal dari kanal pembuangan pabrik dalam lumpur (masyarakat menyebutnya dobe) sekitar mulut saluran pembuangan di Hyakken, dua kilogram merkuri per ton, seakan tempat tersebut merupakan tambang merkuri. Wajar jika kemudian kelompok penelitian yang melakukan studi di tempat tersebut dibuat terkejut. Kelak, sebuah cabang baru perusahaan Chisso ”Minamata Chemicals” dibuat khusus untuk mengklaim merkuri yang terdapat di dalam Teluk Minamata, maka Pantai Minamata memang telah menjadi sebuah tambang merkuri.Konsentrasi merkuri yang tinggi tidak hanya ditemukan di Teluk Minamata.

Kadar yang tinggi juga ditemukan pada rambut warga yang tinggal di sepanjang Laut Shiranui, khususnya di distrik Minamata, setelah dibandingkan dengan penduduk di kota Kumamoto. Level tertinggi dari merkuri yang dideteksi pada rambut penderita penyakit Minamata adalah 705 ppm, jumlah tertinggi dari warga Minamata yang sehat adalah 191 ppm, dan mereka yang tinggal di luar areal Minamata adalah sekitar 4,42 ppm. Kadar merkuri yang besar juga dideteksi pada air seni penderita Penyakit Minamata, berkisar antar 30-120 gamma per hari.

                Konsentrasi merkuri yang tinggi ditemukan pada ikan dan kerang-kerangan yang berasal dari Teluk Minamata, dan menyebabkan Penyakit Minamata pada tikus dan kucing percobaan. Mereka memiliki kandungan merkuri antara 20-40 ppm, yang memperkuat dugaan bahwa merkuri telah menyebar luas pada area Laut Shiranui. Standar nasional merkuri yang diperbolehkan di lingkungan saat ini adalah 1,0 ppm.

                Tingkat merkuri yang tinggi juga ditemukan pada organ-organ mayat penderita penyakit Minamata dan dalam organ kucing, baik yang secara alami, maupun yang mengalaminya karena dalam percobaan diberi makan ikan dan kerang-kerangan dari Teluk Minamata. Ditemukannya kadar merkuri yang tinggi pada rambut penduduk di distrik ini menunjukkan mereka-orang dewasa, bayi, anak-anak dan ibu mereka-semua terkontaminasi merkuri berat, dengan atau tanpa adanya gejala dengan mereka. Jika masalah ini ditanggapi dengan baik, mungkin kita dapat meramalkan datangnya perjangkitan Penyakit Minamata yang laten, sebelum kasus-kasus pasien dengan onset yang lambat dan gejala-gejala laten menjadi masalah serius seperti sekarang ini.

Meski demikian, dalam kenyataannya, kandungan merkuri pada rambut tidak dianggap sebagai faktor menentukan dalam menegakkan diagnosa Penyakit Minamata, dan meletakkan garis batas bahwa kandungan merkuri pada rambut penduduk adalah tinggi, baik pasien ataupun bukan. Jadi, di sini juga terjadi suatu kesalahan dalam memanfaatkan ndata yang ada. Meski harus diakui, Kelompok Penelitian telah mengumpulkan data-data yang berguna menyangkut Penyakit Minamata dan merkuri.

                Pada 22 Juli 1959, Kelompok Penelitian Penyakit Minamata mengambil kesimpulan di akhir penemuan: ”Penyakit Minamata merupakan suatu penyakit neurologis yang disebabkan oleh konsumsi ikan dan kerang-kerangan lokal, dan merkuri telah menarik perhatian besar sebagai racun yang telah mencemari ikan dan kerang-kerangan.”  

Teori Merkuri Organik

                Tanggal 12 November 1959, anggota Komite Dewan Investigasi Makanan dan Sanitasi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan memaparkan laporan berikut ini kepada menteri berdasarkan laporan oleh Tim Survei Keracunan Makanan/Penyakit Minamata:”Penyakit Minamata adalah suatu penyakit keracunan yang utamanya mempengaruhi sistim saraf pusat akibat mengkonsumsi ikan dan kerang-kerangan dari Teluk Minamata dan sekitarnya dalam jumlah besar, di mana agen penyebab utamanya adalah semacam campuran merkuri organik.” Jadi, dalam hal ini merkuri organik secara resmi diumumkan sebagai substansi penyebab Penyakit Minamata. Walau begitu, tanggal 13 November, di hari berikutnya, Tim Survei Penyakit Minamata/Keracunan Makanan dari Dewan Investigasi Makanan dan Sanitasi dibubarkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan.

                Sementara itu, Dr. Leonard T. Kurland (NIH USA) mengunjungi Minamata pada September 1958 dan memeriksa beberapa pasien. Ia mengambil beberapa contoh makanan dari laut, air laut dan lumpur untuk dibawa ke Amerika dan dianalisa. Ia menulis sebuah artikel pada sebuah surat kabar Asahi Shinbun dan Mainiji Shinbun tanggal 8 Desember 1959, yang memperkuat kesimpulan yang dibuat oleh Universitas Kumamoto,

Permasalahan yang begitu kompleks ? tentu, dan bayangkan jika hal sama juga terjadi di indonesia, adalah kasus teluk buyat dan PT. Newmount Minahasa Raya , hingga diadakan suatu “international conference” tentang “system tailing displacement(STD) ”, tak kurang dari sepuluh negara yang hadir di acara tersebut menerbitkan “deklarasi manado”, hanya saja tetap tak berdampak significant karena pemerintah agak setengah hati untuk lebih lanjut peduli pada mereka,

Masalah ini bermula akibat kegiatan pertambangan skala besar oleh PT. Newmont  Minahasa Raya (NMR), adalah perusahaan PMA (Penanam Modal Asing) yakni anak perusahaan Newmont Gold Company, USA. Naskah kontrak karya PT NMR mendapat persetujuan Presiden RI tanggal 6 November 1986 yang ditandatangani oleh Soeharto, bersama 33 naskah kontrak karya lainnya yang disetujui waktu itu. Wilayah konsensi dalam Konrak karya meliputi 527.448 hektar di Desa Ratotok, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sejak tahun 1986 Newmont melakukan eksplorasi dan mulai tahun 1996 mulai berproduksi.

Bermula dari beroperasinya PT. Newmont Minahasa Raya tersebut mulai bermunculan masalah-masalah terutama yang berkaitan terhadap pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, yakni produksi ikan merosot sebesar 70 persen dan penghasilan nelayan turun sebesar 50 persen (terjadi pada bulan Juli 1996, hanya empat bulan setelah NMR mulai mengoperasikan pertambangan mereka), jenis ikan yang berkurang (Setelah 1997, hanya tinggal 13 jenis ikan saja yang sekarang bisa ditemukan,

padahal sebelumnya terdapat 59 jenis ikan yang ditemukan disekitar perairan teluk Buyat), sering ditemukan ikan mati secara massal akibat keracunan, perubahan kontur perairan serta terjadi pendangkalan akibat limbah yang terus menerus dibuang kelaut, kualitas air bersih masyarakat menurun, dan yang paling parah adalah timbulnya penyakit-penyakit aneh yang sebelum Newmont beroperasi tidak ditemukan.

Puncaknya ketika bermula pada tanggal 20 juli 2004, LSM Kelola Sulawesi Utara menyatakan lebih dari 100 warga Buyat, Ratatotok diduga menderita penyakit minamata akibat terkontaminasi logam berat Arsen (As) dan Merkuri (Hg). Gejala minamata tersebut ditemukan berdasarkan hasil penelitian sejumlah dokter Universitas Sam Ratulangi pada bulan Juli, disamping pernyataan para nelayan yang harus melaut sejauh 5-6 mil untuk menghindari pencemaran. Ikan yang diperoleh pun mengalami benjolan dan sejumlah warga setempat menderita penyakit kulit, kejang dan benjolan. Hal inilah juga dialami oleh salah seorang bayi yang bernama Andini Lenzun dan akhirnya meninggal dunia. Pada hari yang sama, empat warga Buyat yang didampingi oleh LBH Kesehatan, Yayasan Sahabat Perempuan, Yayasan Suara Nurani melaporkan Menkes dan PT. NMR ke Mabes Polri. Karena Menkes membiarkan terjadinya pencemaran sehingga warga Buyat mengalami sakit, cacat, dan meninggal. Sementara PT. NMR dituntut karena telah melakukan pencemaran.

Pada tanggal 21 Juli 2004 Manager Lingkungan dan Presiden Direktur PT. NMR serta Pelaksana Tugas Mineral dan Batu Bara ESDM menggelar konferensi pers. PT. NMR membantah pihaknya telah mencemari Laut Buyat dengan alasan selama ini pihaknya telah mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pihak PT. NMR menuding bahwa pencemarnya adalah penambangan liar (PETI) dan akan melayangkan somasi pada pihak yang menyatakan pihaknya telah melakukan pencemaran. Direktur Eksekutif Nasional WALHI menilai pemerintah lambat dalam menyikapi kejadian tersebut. Seharusnya sebagai satu-satunya pertambangan yang beroperasi di sana PT. NMR harus ditindak tegas dan karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan menggugat PT. NMR.

Pada 22 juli 2004 Pemerintah memberangkatkan tim terpadu untuk menyelidiki kasus pencemaran Teluk Buyat di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara. Tim itu terdiri atas Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Departemen Kesehatan. Mereka akan mencari fakta kasus dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah PT Newmont Minahasa Raya,

Penelitian lain dari dari Pusat Laboratorium Forensik Markas Besar Kepolisian Negara RI (Puslabfor Mabes Polri) yang menyebutkan telah terjadi pencemaran logam berat di Teluk Bayat, Minahasa, Sulawesi Utara. Tidak jauh berbeda dengan temuan Polri, Tim yang dibentuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup (terdiri dari peneliti Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), peneliti dari BPPT, LIPI, Universitas Sam Ratulangi, dan KLH) juga mendapatkan hasil temuan yang sama bahwa telah terjadi pencemaran logam berat di teluk buyat.

Akhirnya Sesuai dengan rencana dan persetujuan Departemen Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) akan menghentikan pengolahan bijih emas pada 31 Agustus 2004. Selain itu, sejak tanggal 5 Agustus 2005 sampai dengan 27 Januari 2006 telah dilaksanakan sidang sebanyak 12 (dua belas) kali di Manado.

Pemeriksaan dalam sidang sementara ditujukan kepada :(i)Terdakwa yaitu PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) dan Direktur PT. NMR ( Sdr. Richard Ness; (ii)Saksi-saksi: (a)Masyarakat warga Teluk Buyat; (b)Saksi dari pihak PT. NMR yaitu penyusun dokumen AMDAL PT.NMR; (c)Anggota Tim Teknis Penanganan Kasus Buyat (KLH dan instansi terkait); (d)Pejabat KLH yang berhubungan dengan kasus tersebut. Namun pada 16 Pebruari 2006 telah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan Newmont Minahasa raya melalui Perjanjian Itikad Baik (Good Will Agreement) dengan salah satu klausul dalam perjanjian tersebut yakni PT. NMR memberi dana sebesar 30 juta dolar AS (±Rp.300 miliar) untuk program pengembangan masyarakat dan pemantauan lingkungan di Sulawesi Utara.

Jika mempertimbangkan aspek teoritis maka terdapat beberapa konsep teori yang dapat kita jadikan indikator dalam menganalisis keadaan ini,

Teori Etika

Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Binis yang baik (good business) adalah bisnis yang membawa banyak keuntungan jika di tinjau dari sektor ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menaati hukum serta peraturan yang berlaku, juga merupakan bisnis yang baik jika baik secara moral dan etika dalam aktivitas bisnisnya.

1. Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata latin utilis yang berarti bermanfaat, menurut teori ini suatu perbuatan disebut baik jika membawa manfaat bagi sebagian besar orang/masyarakat secara keseluruhan, atau dirumuskan dalam the greatest happiness of the great number, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang besar. Utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya, kualitas moral suatu perbuatan tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik.

2. Deontologi

Istilah Deontology berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban, menurut teori ini yang menjadi dasar bagi baik atau buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan.

3. Teori Hak

Teori ini mendasarkan pada martabat manusia yang sama. Secara individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan lain.

Keadilan Kompensatoris (Compensatory Justice)

Berdasarkan keadilan ini orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan. Keadilan kompensatoris mengacu kepada keadilan yang mesti diterima oleh individu atau sekelompok individu karena individu atau sekelompok individu tersebut mendapat kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam menerapkan prinsip keadilan kompensatoris perlu diperhatikan beberapa hal, yakni tindakan yang mengakibatkan kerugian harus salah atau disebabkan oleh kelalaian, perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian, dan kerugian harus disebabkan oleh orang yang bebas.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Selain beberapa teori yang telah diutarakan di atas, masih ada satu teori lagi berkaitan dengan kerusakan dampak lingkungan oleh bisnis, yakni teori tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Tanggung jawab sosial dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung rugi.

Point analisis Kasus kerusakan Lingkungan oleh Newmont

Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan dimuka dapat kita lakukan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pembagian hasil yang tidak adil antara pemerintah dan Newmont

Tidak jauh berbeda dengan pertambangan umum lainnya, penambangan emas oleh PT. NMR menyisakan penyesalan bagi seluruh masyarakat indonesia yang peduli atas sumber daya alam nasional. Data Jaringan Advokasi Tambang tahun 2004 menunjukan bahwa Produksi NMR sejak Thn 1999 sebesar adalah 11 Miliar/hari dengan pembagian 70 % di drop oleh NMR dan 30 % di bagi ke pemerintah Pusat dan Daerah. Media Indonesia (16/12-99), menyebutkan dari keuntungan finansial PT NMR antara tahun 1994 – 1999 sebesar Rp. 2.823 trilyun disetorkan kepada pemerintah atau sebesar 470 milyar per tahunnya. Pos-pos pembagian dananya adalah Pemda Minahasa sebesar 64 %, Pemda Sulut 16 % dan 20 % untuk pemerintah pusat namun belakangan ini alokasi dana tersebut sempat tidak jelas.

Kalau dihitung-hitung, dengan penghasilan sekitar 11 miliar/hari, maka dalam setahun PT. NMR memperoleh penghasilan sebesar 3.960 miliar setahun. Dengan disetorkan sebesar 470 miliar, berarti ada bagian sebesar 3.490 yang menjadi milik NMR. Melihat pembagian yang seperti itu tampaknya sangat tidak adil bagi negara kita selaku pemilik SDA tersebut hanya mendapat bagian sekecil itu. Dengan penghasilan rata-rata 11 miliar/hari, terlihat penghasilan Newmont cukup besar, apalagi jika terdapat hal yang ditutup-tutupi (kemungkinan terjadi, karena dalam kegiatan usaha seperti ini rentan terjadi manipulasi dan korupsi).

Selayaknyalah pemerintah selaku otoritas yang berhak untuk menghitamputihkan segala permasalahan berkaitan dengan pembagian hasil yang tidak adil antara pemerintah dan kalangan bisnis, mengambil pelajaran dari kasus ini, serta kasus-kasus lainnya yang merugikan negara, sehingga kelak dikemudian hari tidak terjadi kesalahan lagi.

2. Sistem kerja yang tidak ramah lingkungan

Dimanapun, dibelahan bumi bagian manapun, proses produksi barang tambang selalu menyisakan permasalahan terhadap lingkungan, karena memang proses tersebut berlangsung di alam yang sama dengan kehidupan mahluk-mahluk yang lain. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan tersebut. Suatu sistem yang baik tentunya telah mengakomodasi sampai ke hal-hal yang terkecil sekalipun, apalagi pencemaran terhadap lingkungan, yang boleh disebut sebagai permasalahan yang besar. Seperti telah kita lihat bersama bahwa PT. NMR telah beroperasi tanpa meminimalisir dampak terjadinya pencemaran terhadap lingkungan, tentunya hal ini sangat merugikan bagi masyarakat sekitar. Menurunnya kualitas air bersih di beberapa desa sekitar PT. NMR, kualitas udara, serta pencemaran air yang cukup hebat telah berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan di daerah tersebut.

Berlarut-larutnya masalah seperti ini tentu tidak etis, bagaimanapun etika terhadap alam harus diperhitungkan. Boleh jadi kondisi seperti ini diakibatkan oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga tidak memperdulikan faktor lingkungan.

3. Limbah yang merusak lingkungan

Penggunaan sistem STD (Submarine Tailing Disposal), yakni pembuangan limbah tailing ke laut ternyata sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Pembuangan limbah terutama tailing ke teluk buyat, telah mencemarkan perairan teluk buyat, tak ayal lagi mahluk-mahluk laut yang hidup di perairan tersebut terkontaminasi limbah sehingga mati. Ini terlihat dari seringnya terjadi keracunan ikan secara massal dan terjadinya penurunan jenis ikan yang hidup di sekitar perairan. Bukan hanya itu terjadinya, perubahan kontur perairan akibat tailing yang terus terakumulasi mengakibatkan terjadi pendangkalan di perairan Buyat.

Dapat dikatakan pembuangan tailing ke teluk Buyat telah menimbulkan efek domino negatif, logisnya seperti ini PT. NMR membuang tailing ke dasar perairan teluk Buyat, laut menjadi tercemar, ikan serta mahluk hidup lainnya turut tercemar dan mati. Kemudian terjadinya pendangkalan perairan serta pencemaran yang kebanyakan berada disekitar pemukiman penduduk menyebabkan nelayan mesti lebih jauh dalam menangkap ikan, pada akhirnya pendapatan mereka menurun sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup amat terbatas pula. Selain itu efek lain dari pembuangan tailing adalah efeknya terhadap manusia, tentunya logam-logam limbah tailing tersebut turut terakumulasi dalam tubuh ikan atau mahluk lain yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, juga air laut sekitar serta air yang dikonsumsi oleh masyarakat turut terkontaminasi sehingga menyebabkan turut terkontaminasinya manusia dan menimbulkan beragam penyakit aneh yang pada akhirnya menimbulkan kematian.

Sistem pembuangan tailing ke laut sebenarnya telah di larang keras dibeberapa negara seperti di Amerika dan Kanada, namun entah dengan dalih apa mereka mengadopsi sistem tersebut dan diterapkan di Indonesia, hal ini juga tidak terlepas dari lemahnya sistem hukum di indonesia.

4. Sikap Newmont terhadap masyarakat sekitar

Semenjak beroperasinya PT. NMR ternyata kondisi masyarakat disekitarnya tak kunjung membaik bahkan kualitas kehidupan masyarakat cenderung menurun. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian NMR terhadap masyarakat, padahal kondisi ini bila kita cermati disebabkan oleh beroperasinya NMR. Sikap NMR sejak kedatangannya yang cenderung menutup-nutupi informasi kepada masyarakat perihal dampak lingkungan yang disebabkan pembuangan tailing ke dasar teluk buyat patut menjadi catatan hitam, bahwa NMR tidak beritikad baik. Sikap tidak mengakui bahwa NMR telah melakukan pencemaran terhadap perairan Teluk Buyat, padahal telah banyak dilakukan penelitian yang menunjukan NMR telah mencemari lingkungan merupakan sikap arogan yang sama sekali berimplikasi negatif terhadap masyarakat. Bahkan sikap NMR menuduh pihak lain (para pendulang emas tradisional) telah mencerminkan bahwa NMR tidak memiliki etika dalam berbisnis.

Disamping itu, ditengah maraknya tuntutan masyarakat terhadap NMR, pihak NMR masih melakukan tindakan pencucian nama baik, yakni dengan mengkampanyekan perairan buyat tidak tercemar dengan melakukan kegiatan bakar ikan terpanjang di indonesia.

5. Rehabilitasi pasca produksi yang buruk

Terakhir dalam pembahasan mengenai pencemaran lingkungan di teluk buyat, proses rehabillitasi merupakan salah satu aktivitas yang perlu untuk dilakukan, betapapun alam yang telah dieksploitir perlu untuk dikembalikan ke keadaan semula, hal ini tentunya memakan waktu yang amat lama, jauh amat lama dibanding dengan terjadinya kerusakan terhadap alam tersebut. Penanganan rehabilitasi atau perbaikan terhadap oleh NMR bisa dikatakan setengah hati, proses rehabilitasi tentunya memerlukan dana serta komitmen yang besar, daerah operasi NMR telah meninggalkan enam lubang tambang yang mencakup total areal seluas 26 hektar. NMR hanya melakukan sedikit rencana reklamasi untuk beberapa daerah, termasuk hanya di satu lokasi lubang tambang terbukanya tapi tidak di lima lokasi lainnya. Ini artinya NMR hanya merencanakan untuk melakukan reklamasi sebesar 15,4 persen dari total areal pertambangan nya. NMR juga mengatakan bahwa dasar laut teluk Buyat akan kembali normal setelah hampir tujuh tahun menerima 2.000 ton limbah per hari.

Sikap tersebut tentu saja amat merugikan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, karena jelas wilayah seluas itu hanya tinggal puing-puing saja, belum lagi rehabilitasi perairan yang tercemar, itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang besar juga, dituntut kesungguhan segenap pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan segenap permasalahan tersebut.

Tinjauan Etika

Bisnis yang didasari tindakan-tindakan yang disebutkan diatas amat tidak etis tentunya. Ditinjau dari teori utilitarisme praktek seperti itu amat bertentangan, tentunya kebijakan PT. NMR dalam membuang tailing ke dasar perairan teluk buyat hanya menguntungkan segelintir orang saja, yakni para kapitalis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Kalau kita cermati kelompok yang dirugikanlah yang lebih besar, bukan hanya masyarakat disekitar Teluk Buyat saat itu, melainkan generasi-generasi yang akan datang di daerah tersebut serta masyarakat dan bangsa indonesia secara kesleuruhan.

Belum lagi kalau kita berkaca pada teori Deontologi, tentunya apa yang dilakukan oleh NMR sangat bertentangan, jika NMR tulus menjalankan misinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, maka sudah menjadi kewajibannyalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kerja, sistem pembuangan limbahnya, sikap terhadap masyarakat sekitar, serta melakukan rehabilitasi setelah ditinggalkan, karena memang itulah kewajibannya!

Dalam Teori Hak disebutkan bahwa secara individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi mencapai tujuannya. Hal ini tentunya telah dilanggar oleh NMR, yakni hak-hak masyarakat untuk hidup nyaman, sejahtera, sehat dan layak. Belum lagi hak alam yang telah dilanggar dengan melakukan eksploitasi untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berkaca pada teori keadilan Distributif yang dikemukakan oleh Beauchamp dan Bowie, tentunya semua kegiatan negatif NMR telah bertentangan terutama dengan prinsip hak. Dalam teori tanggung jawab sosial, selain berorientasi ekonomis, saat ini perusahaan haruslah memiliki orientasi sosial, tentunya aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk kepentingan masyarakat disekitar perusahaan itu berada. PT. NMR sepertinya telah memperlihatkan dirinya sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, diantaranya melalui kegiatan santunan terhadap masyarakat sekitar. Namun sepertinya kegiatan seperti itu dilakukan sekedar untuk mencuci nama NMR yang tercoreng akibat kegiatannya yang telah mencemari lingkungan.

Memandang aktivitas PT. NMR dari sudut Keadilan Kompensatoris, pencemaran lingkungan lingkungan yang dilakukan oleh NMR jelas-jelas amat merugikan bagi masyarakat, syarat-syarat untuk menerapkan agar kewajiban kompensatoris telah berlaku dalam kasus ini. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh PT. NMR merupakan tindakan yang salah karena telah merugikan masyarakat sekitar akibat terjadinya pencemaran terhadap lingkungan serta beberapa efek negatif terhadap penghidupan serta kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu kerugian yang diderita oleh masyarakat disinyalir akibat kelalaian PT. NMR dalam membuang tailingnya kelaut (atau mungkin untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya hal ini disengaja). Kedua, perbuatan seseorang harus sungguh-sungguh menyebabkan kerugian, untuk hal yang kedua ini sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa apa yang dilakukan oleh PT. NMR daerah Teluk Buyat telah merugikan masyarakat. Ketiga, kerugian harus disebabkan oleh orang yang bebas. PT. NMR merupakan suatu badan usaha yang independen dalam arti berusaha sendiri, melakukan aktivitas bisnis secara sadar, serta tentunya mengetahui apa yang baik dan buruk bagi lingkungannya.

Untuk itu sutu kompensasi patut diterima oleh masyarakat sekitar, tetnunya kompensasi itu diwujudkan oleh PT. NMR tidak hanya menyangkut dengan jumlah nominal terhadap masyarakat saja, melainkan kompensasi atas alam yang telah dicemari, yakni dengan melakukan rehabilitasi yang sebaik-baiknya. Sehingga dikemudian hari lingkungan yang telah ditambang (dieksploitasi), minimal mendekati kondisi sebelum ditambang.

Namun perlu pula kita mempertimbangkan edasar teoritis yang digunakan newmount untuk membentengi dirinya atas semua sangkaan pencemaran tersebut, PT. Newmount Minahasa Raya beranggapan telah melakukan sebagaimana standar yang ditetapkan pemerintah, bahwa konsep teori ilmiah mengenai Zona termoklin dimana limbah tersebut dibuanglah yang menjadi landasan PT.Newmount Minahasa Raya, untuk itulah akan coba kita kaji pula mengenai apa itu zona termoklin,

-          Zona Termoklin

Dalih mengenai zona termoklin yang digunakan oleh newmount tentu perlu terlebih dahulu kita definisikan, bahwa laut yang adalah wilayah sangat luas, kurang lebih dua pertiga dari permukaan bumi dimana wilayah ekosistem laut dibagi atas dua daerah yaitu daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari disebut daerah fotik, dan daerah laut yang gelap gulita disebut daerah afotik, yang diantara keduanya terdapat sekat yang disebut daerah remang disebut disfotik,

Berdasarkan jarak dari pantai dan kedalamannya ekosistem laut dibedakan menjadi zona litoral, neritik, dan oseanik. Secara vertikal kedalaman dibedakan menjadi epipelagik, mesopelagik, batio pelagik, abisal pelagik, dan hadal pelagik,

Disanalah letak landasan yang coba digunakan oleh newmount bahwa mereka membuang limbah pada kedalaman dibawah 82 meter dari permukaan dimana zona tersebut dianggap sebagai Zona oseanik, Zona oseanik merupakan wilayah ekosistem laut lepas yang kedalamannya tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai kedasar sehinggbagian air dipermukaan tidak dapat bercampur dengan air dibawahnya oleh karena adanya perbedaan suhu, batas dari kedua lapisan itulah yang disebut daerah termoklin, bahwa Newmount berdalih endapan limbah yang mereka buang ke laut lepas akan tetap terendap di dasar laut (zona oseanik) dan tidak akan berpengaruh pada keadaan permukaannnya, walau realita justru menunjukkan tidak demikian.

pencemaran perairan memang tidak hanya terjadi di indonesia, namun negara lain pun demikian seperti halnya yangtze delta river dan pearl delta river di china, kemudian sungai chaopraya di thailand ataupun danau laguna di philipina, namun tentu upaya menanggulangi dan seharusnya mencegah juga tetap harus konsisten dijalankan oleh negeri kita sebagaimana deretan peraturan perundang-undangan diadakan untuk menjamin terlaksananya hal tersebut,

KERUSAKAN HUTAN

Kamis (06/maret/2014), asap mengepul di hutan kawasan cagar biosfer Giam Siak kecil-bukit batu, Riau, menteri kehutanan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya indikasi pengerahan 2000 warga sumatera utara untuk merambah kawasan konservasi tersebut yang akhirnya menimbulkan kebakaran besar, berdampak pada tercemarnya udara akibat asap ?, tentu, ditambah kemungkinan berbagai penyakit pernapasan (ISPA) yang bisa saja di derita oleh masyarakat, selain itu bahkan ini pun berdampak pada aspek perekonomian daerah, berdampak pada industri penerbangan, PT. Angkasa pura II selaku pengelola sejumlah bandara mengaku merugi dengan adanya kabut asap yang menganggu penerbangan di beberapa daerah, oleh karenanya badan usaha milik negara itu berharap pemerintah daerah segera dapat mengatasi kabut asap,

“jelas kami rugi dengan adanya kabut asap yang membuat penerbangan di sejumlah bandara terganggu” ujar direktur operasi kebandarudaraan PT.Angkasa pura (AP) II Endang sumiarsa, jumat (07/maret/2014),

Sejak beberapa pekan lalu, kabut asap yang disebabkan pembakaran hutan dan lahan membuat sejumlah penerbangan terganggu, kabut membuat jarak pandang terbatas sehingga pesawat terbang kesulitan untuk mendarat atau lepas landas, gangguan terjadi di bandara yang dikelola PT.AP II, misalnya bandara supadio di Pontianak (Kalimantan barat), bandara sultan syarif kasim II di pecan baru (Riau), bandara sultan Mahmud badarudin II di palembang, dan bandara minang kabau di padang (sumatera barat), sejumlah penerbangan di bandara itu berkali-kali ditunda akibat jarak pandang amat pendek karena terhalang kabut asap, menurut Endang kabut asap membuat biaya jasa pendaratan pesawat (landing fee) atau yang seharusnya dibayarkan kepada PT.AP II berkurang,

                Direktur keuangan PT. AP II laurensius manurung mengatakan bahwa maskapai penerbangan ialah sector usaha yang paling dirugikan dengan adanya kabut asap ini, sementara itu setelah nyaris 10 hari Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Asap berusaha keras memadamkan kebakaran lahan dan hutan di riau, kabut asap di sejumlah kota termasuk pekan baru, jumat, justru kian pekat, kabut asap membuat jarak pandang hanya 100-200 meter sehingga bandara sultan syarif kasim II lumpuh,

“belum ada satu pun maskapai mendarat atau berangkat dari dan ke pekan baru” ujar Baiquni, Duty manager bandara sultan syarif kasim, menurut dirinya bahwa untuk kesekian kalinya pada sebulan terakhir kabut asap melumpuhkan bandara pekan baru, kondisi terburuk terjadi pada dua hari terakhir sehingga kegiatan bandara nyaris tutup, tak beroperasi sama sekali.

               

KASUS HUTAN TELE

“Sejumlah aktivis lingkungan mendesak pemerintah serius menangani kasus perusakan hutan Tele di kabupaten samosir, sumatera utara, Tim dari kementerian lingkungan hidup menyegel kantor PT. Gorga Duma sari sebagai pemegang konsesi di hutan Tele ”

Permasalah ini berpangkal dari PT. Goda duma sari sebagai pemegang konsesi hutan Tele, mengantongi izin likasi dari bupati samosir mangindaran simbolon untuk mengelola areal hutan Tele seluas 800 hektar, meskipun belum memiliki di=okumen dan izin lingkungan, PT. GDS telah menebangi sekitar 200 hektar hutan yang hanya berjarak 10 kilometer dari danau toba, sebagian hutan telah gundul dari pintu masuk areal hutan hanya terlihat 1-2 pohon selebihnya ialah hamparan tanah kosong berserak batang-batang sisa penebangan, desakan juga disampaikan oleh Rohani manalu, aktivis kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat (KSPPM), mereka akan terus mengawal kementerian lingkungan hidup dalam menangani kasus ini,

“kalau pemerintah tidak menunjukkan kemajuan dalam penanganan kasus ini, KSPPM telah menyiapkan materi gugatan, gugatan akan ditujukan kepada kementerian lingkungan hidup, bupati samosir, badan lingkungan hidup sumatera utara dan BLH samosir, kami juga akan berunjuk rasa ” ujarnya

                Bupati samosir , mangindaran simbolon mengatakan, ia takkan mencabut izin PT.GDS sebab, tidak ada peraturan yang dilanggar saat mengeluarkan izin tersebut, bahkan sebelum izin ia keluarkan, ada rekomendasi dari provinsi sumatera utara, akan tetapi mangindaran meminta PT.GDS mematuhi semua sanksi dan proses yang berjalan dengan tidak beroperasi sementara waktu, kepala Humas PT. GDS jannes siringgo-ringgo mengatakan pihaknya akan patuh, namun ia meminta agar PT.GDS diberi peluang tetap dapat beroperasi setelah mendapatkan dokumen dan izin lingkungan, saat ini PT.GDS sedang mengurus kedua izin tersebut ke BLH Samosir,

Kepala BLH Samosir JB.Sagala mengatakan pengajuan izin itu baru memasuki tahap kajian kerangka acuan pecan depan, butuh waktu hingga agustus untuk menyelesaikan dokumen dan izin lingkungan itu,  di Jakarta Sudariyono, Deputi kementerian lingkungan hidup bidang penataan lingkungan mengatakan penghentian sementara aktivitas PT.GDS disebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan keresaha masyarakat,

“ahli yang kami kirim juga menyatakan terjadi perusakan diantaranya penebangan tak lestari, menimbulkan longsor dan tanpa izin lingkungan” ujarnya

Hal itulah yang kemudian mendasari kementerian lingkungan hidup menggunakan second line enforcement seperti diamantkan undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan itu dilakukan dengan memberikan sanksi administrative berupa penghentian sementara, ia meminta BLH Samosir dan BLH sumatera utara mengawasi penegakkan atas sanksi tersebut, ia pun menyambut baik jikalau aktivis lingkungan ataupun LSM ikut berperan serta dalam mengawasi dan memantau hal tersebut.

ANALISIS

Jika kita mencermati dua kasus yang penulis paparkan, bahwa jika kembali kalian (pembaca) mempertanyakan mengapa pada analisis berikutnya penulis malah mengemukakan dua kasus yang lebih dekat pada pengertian perusakan alam ketimbang pencemaran, tidakkah kalian melihat perbedaan dan persamaan antar kedua kasus yang penulis kemukakan ?, mengenai kasus kabut asap riau akibat kebakaran hutan dan kasus hutan tele oleh PT.GDR, yap memang secara eksplisit ini adalah perusakan hutan,

Setidaknya itu perspektif salah kita, perspektif salah jika kita memisah dalam memaknai pencemaran dan perusakan, sebagaimana kita harusnya memperhatikan bagaimana kabut asap di riau akibat pembakaran hutan, itu kerusakan ? yap itu kerusakan, tapi ketika pula kita coba untuk menarik garis merah-nya maka kita juga dapat menyebut akibat yang timbul adalah pencemaran, apa ? loh , jika kebakaran merusak , ya saya (penulis) sepakat tentang makna bahwa itu perusakan tapi tidakkah asap yang justru menjadi indikator permasalahan yang mengganggu masyarakat,

Begini, bukan berusaha skeptik atau under-estimate, bahwa pada titik ini saya mempertanyakan jika kebakaran yang meluluhlantahkan paru-paru bumi itu tidak kemudian menyebabkan hal yang secara nyata menganggu masyarakat sepertihalnya asap, maka apakah kita , apakah mereka cukup peduli akan hal ini ?, tidakkah asap ini adalah pencemaran ?. tidakkah apa yang terjadi pada hutan tele akan berakibat pada rusak ekosistem sehingga hal-hal dapat include pada tatanan ekosistem yang tak seharusnya dan bukankah itu juga dapat sangat bisa kita sebut sebagai pencemaran ?.

Dan mengapa hutan menjadi objek pembahasan kita terkait pencemaran dan perusakan lingkungan ?, terutama hutan tropis maka beberapa hal penulis rasa perlu untuk kita garis bawahi,  bahwa hutan tropis indonesia merupakan rumah dari begitu beragam keanekaragaman hayati yang dianugerahkan allah swt kepada negeri kita, mencakup 12% species mamalia dunia, 7,3% species reptil dan amphibi serta 17 % species burung dari seluruh dunia, semua itu adalah bagian dari luar biasanya negeri semenanjung khatulistiwa bernama indonesia,

dan diyakini masih banyak rahasia dan keanekaragaman hayati yang tersembunyi di hutan kita yang belum teridentifikasi, sebuah contoh nyata , data WWF menunjukkan antara tahun 1994-2007 saja telah ditemukan lebih dari 400 species baru dalam dunia sains di hutan pulau kalimantan, kondisi ini menempatkan indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, berdasarkan data FAO tahun 2010, termasuk didalamnya hutan indonesia, secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan iklim dunia,

lantas patut untuk kita merasa miris, kerusakan hutan di tanah air sungguh mengkhawatirkan, berdasarkan catatan kementerian kehutanan republik indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan indonesia menyusut tiap tahunnya, data kementerian tersebut menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah rusak, bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Matt Hansen dari university of maryland, mengemukakn bahwa indonesia kehilangan 15,8 juta hektar antara tahun 2000 hingga 2012, peringkat kelima dibelakang rusia , brazil, amerika serikat dan kanada dalam hal hilangnya hutan, adapun sekitar 7 juta hektar mampu ditanam selama periode tersebut, namun dari kelima negara itu, berdasarkan persentase maka indonesia berada di peringkat pertama dari laju kehilangan hutan yaitu sekitar 8,4 %, dimana 98 % kehilangan hutan di indonesia, deforestasi terjadi di wilayah hutan berkerapatan tinggi yang ada di sumatera dan kalimantan, dimana provinsi tempat kasus yang telah penulis paparkan ialah kontributor utamanya , yaitu provinsi riau yaitu sebagai provinsi dengan persentase kehilangan hutan tertinggi diantara daerah lainnnya,

“jika hingga paragraf pembahasan ini, kalian (pembaca) masih bersikeras bahwa ini adalah konsep pengrusakan bukan pencemaran maka…..saya meyakini jika pola pikir kalian terbonsai dengan memisah makna pada sekedar pengertian yang sebenarnya saling keterkaitan”

perhatikan bahwa ketika kita menyinggung apa yang terjadi di riau, maka sadarkah jika kita masuk pada ruanglingkup salah satu kajian pencemaran yaitu pencemaran udara, fakta bahwa hutan ialah paru-paru dunia, mengapa demikian ? karena hutan dan seluruh pepohonannnya selain adalah rumah bagi keanekaragaman hayati tapi juga adalah pemasok oksigen bagi kehidupan seluruh umat manusia, fakta bahwa pohon adalah filtrasi yang mengubah karbon di alam menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, jelas itu menunjukkan betapa vitalnya peranan hutan bagi keberlangsungan seluruh kehidupan umat manusia,

PENCEMARAN UDARA

Pencemaran udara atau polusi udara kian hari semakin meningkat, ini sangat memprihatinkan mengingat pencemaran adalah hal yang sangat membahayakan bagi kelangsungan makhluk hidup dan lingkungannya. Di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Sedangkan kontribusi gas buang dari cerobong asap industri hanya berkisar 10-15%, sisanya berasal dari sumber pembakaran lain,misalnya dari rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dll. Sebenarnya banyak polutan udara yang perlu diwaspadai, tetapi organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan beberapa jenis polutan yang dianggap serius.

Polutan udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan,serta mudah merusak harta benda adalah partikulat yang mengandung partikel aspa dan jelaga, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Semuanya diemisikan oleh kendaraan bermotor. WHO memperkirakan bahwa 70% penduduk kota di dunia pernah menghirup udara kotor akibat emisi kendaraan bermotor, sedagkan 10% sisanya menghirup udara yang bersifat marginal. Akibatnya fatal bagi bayi dan anak-anak. Orang dewasa yang beresiko tinggi, misalnya wanita hamil, usia lanjut, serta orang yang telah memiliki riwayat penyakit paru dan saluran pernapasan menahun. Celakanya, para penderita maupun keluarganya tidak menyadari bahwa berbagai akibat negatif tersebut berasal dari polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor yang semakin memprihatinkan.

Beberapa hasil penelitian tentang polusi udara dengan segala resikonya telah dipublikasikan, termasuk resiko kanker darah. Namun, jarang disadari entah berapa ribu warga kota yang meninggal setiap tahunnya karena infeksi saluran pernapasan, asma, maupun kanker paru-paru akibat polusi udara kota. Meskipun sesekali telah turun hujan langit di kota-kota besar di Indonesia tidak biru lagi. Udara kota telah dipenuhi oleh jelaga dan gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Diperkirakan dalam sepuluh tahun mendatang terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit paru-paru dan saluran pernapasan. Bukan hanya infeksi saluran pernapasan akut yang kini menempati urutan pertama dalam pola penyakit diberbagai wilayah di Indonesia, tetapi juga meningkatnya jumlah penderita penyakit asma dan kanker paru-paru.

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia. Bila keadaan seperti itu terjadi maka udara dikatakan telah tercemar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran udara, yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimaksuknya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak memenuhi fungsinya.

Zat-zat yang menyebabkan pencemaran udara

• Karbon Monoksida

Karbon monoksida, rumus kimia CO, adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Ia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini, terdapat dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa karbon, sering terjadi pada mesin pembakaran dalam. Karbon monoksida terbentuk apabila terdapat kekurangan oksigen dalam proses pembakaran. Karbon dioksida mudah terbakar dan menghasilkan lidah api berwarna biru, menghasilkan karbon dioksida. Walaupun ia bersifat racun, CO memainkan peran yang penting dalam teknologi modern, yakni merupakan prekursor banyak senyawa karbon.

Karbon monoksida, walaupun dianggap sebagai polutan, telah lama ada di atmosfer sebagai hasil produk dari aktivitas gunung berapi. Ia larut dalam lahar gunung berapi pada tekanan yang tinggi di dalam mantel bumi. Kandungan karbon monoksida dalam gas gunung berapi bervariasi dari kurang dari 0,01% sampai sebanyak 2% bergantung pada gunung berapi tersebut. Oleh karena sumber alami karbon monoksida bervariasi dari tahun ke tahun, sangatlah sulit untuk secara akurat menghitung emisi alami gas tersebut.

Karbon monoksida memiliki efek radiative forcing secara tidak langsung dengan menaikkan konsentrasi metana dan ozon troposfer melalui reaksi kimia dengan konstituen atmosfer lainnya (misalnya radikal hidroksil OH^-) yang sebenarnya akan melenyapkan metana dan ozon. Dengan proses alami di atmosfer, karbon monoksida pada akhirnya akan teroksidasi menjadi karbon dioksida.

Konsentrasi karbon monoksida memiliki jangka waktu pendek di atmosfer. CO antropogenik dari emisi automobil dan industri memberikan kontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Di daerah perkotaan, karbon monoksida, bersama dengan aldehida, bereaksi secara fotokimia, meghasilkan radikal peroksi. Radikal peroksi bereaksi dengan nitrogen oksida dan meningkatkan rasio NO₂ terhadap NO, sehingga mengurangi jumlah NO yang tersedia untuk bereaksi dengan ozon. Karbon monoksida juga merupakan konstituen dari asap rokok.

-          Oksida Nitrogen

Nitrogen oksida sering disebut dengan NO_x, karena oksida nitrogen mempunyai 2 macam bentuk yang sifatnya berbeda, yaitu gas NO₂ dan gas NO. Sifat gas NO₂ adalah berwarna dan berbau, sedangkan gas NO tidak berwarna dan tidak berbau. Warna gas NO₂ adalah merah kecoklatan dan berbau tajam menyengat hidung. Dari seluruh jumlah NO_x yang dibebaskan ke atmosfer, jumlah yang terbanyak adalah dalam bentuk NO yang diproduksi oleh aktivitas bakteri. Akan tetapi poluasi NO dari sumber alami ini tidak merupakan masalah karena tersebar secara merata sehingga jumlahnya menjadi kecil. Yang menjadi masalah adalah polusi NO yang diproduksi oleh kegiatan manusia karena jumlahnya akan meningkat hanya pada tempat-tempat tertentu.

Konsentrasi NO_x di udara di daeraah perkotaan biasanya 10-100 kali lebih tinggi daripada di udara daerah pedesaan. Konsentrasi NO_x di udara daerah perkotaan dapat mencapai 0,5 ppm (500 ppb). Seperti halnya CO, emisi nitrogen oksida dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utama NO_x yang diproduksi manusia adalah dari pembakaran, dan kebanyakan pembakaran disebabkan oleh kendaraan, produksi energi dan pembuangan sampah. Sebagian besar emisi NO_x yang dibuat manusia berasal dari pembakaran arang, minyak, gas alam dan bensin.

Udara terdiri dari sekitar 80% volume nitrogen dan 20% volume oksigen. Pada suhu kamar kedua gas ini hanya sedikit mempunyai kecenderungan untuk bereaksi satu sama lain. Pada suhu yang lebih tinggi (di atas 1210^oC) keduanya dapat bereaksi membentuk nitric oksida dalam jumlah tinggi sehingga mengakibatkan polusi udara. Dalam proses pembakaran, suhu yang digunakan biasanya mencapai 1210-1765^oC dengan adanya udara, oleh karena itu reaksi ini merupakan sumber NO yang penting. Jadi reaksi pembentukan NO merupakan hasil samping dalam proses pembakaran. Pembentukan NO dirangsang hanya pada suhu tinggi, oleh karena itu NO di dalam campuran ekuilibrium pada suhu tinggi akan terdisosiasi kembali menjadi N₂ dan O₂ jika suhu campuran tersebut diturunkan perlahan-lahan untuk memberikan waktu yang cukup bagi NO untuk terdisosiasi. Akan tetapi jika campuran ekuilibrium tersebut didinginkan secara mendadak, akan banyak NO yang masih terdapat pada campuran suhu rendah tersebut. Pendinginan cepat tersebut sering terjadi pada proses pembakaran.

-          Oksida Sulfur

Gas belerang oksida atau sering ditulis dengan SO_x, terdiri dari gas SO₂ dan gas SO₃ yang keduanya mempunyai sifat berbeda. Gas SO₂ berbau sangat tajam dan tidak mudah terbakar, sedangkan gas SO₃ bersifat sangat reaktif. Gas SO₃ mudah bereaksi dengan uap air yang ada di udara untuk membentuk asam sulfas atau H₂SO₄. Asam sulfat ini sangat reaktif, mudah bereaksi (memakan) benda-benda lain yang mengakibatkan kerusakan, seperti proses pengkaratan (korosi) dan proses kimiawi lainnya. Konsentrasi gas SO₂ di udara akan mulai terdeteksi oleh indera manusia (tercium baunya) manakala konsentrasinya berkisar antara 0,3 – 1 ppm.

Hanya sepertiga dari jumlah sulfur yang terdapat di atmosfer merupakan hasil dari aktivitas manusia, dan kebanyakan dalam bentuk SO₂ . Sebanyak dua pertiga dari jumlah sulfur di atmosfer berasal dari sumber-sumber alam seperti volcano, dan terdapat dalam bentuk H₂S dan oksida. Masalah yang ditimbulkan oleh polutan yang dibuat manusia adalah dalam hal distribusinya yang tidak merata sehingga terkonsentrasi pada daerah tertentu, bukan dari jumlah keseluruhannya, sedangkan polusi dari sumber alam biasanya lebih tersebar merata. Transportasi bukan merupakan sumber utama polutan SO_x tetapi pembakaran bahan bakar pada sumbernya merupakan sumber utama polutan SO_x, misalnya pembakaran batu arang, minyak bakar, gas, kayu dan sebagainya.

Pembakaran bahan-bahan yang mengandung sulfur akan menghasilkan kedua bentuk sulfur oksida, tetapi jumlah relatif masing-masing tidak dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang tersedia. Meskipun udara tersedia dalam jumlah cukup, SO₂ selalu terbentuk dalam jumlah terbesar. Jumlah SO₂ yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi reaksi, terutama suhu dan bervariasi dari 1 sampai 10% dari total SO_x.

-          CFC

CFC merupakan kepanjangan dari (Chloro Fluoro Carbon) atau yang disebut sebagai Freon, CFC ini menyerang Ozon, akibatnya kandungan Ozon di angkasa menipis dan mengakibatkan lubang di kutub utara dan selatan, sehingga UV (ultraviolet) mampu menerobos masuk ke atmosfer dan menyebabkan terjadinya radiasi. Radiasi dari UV ini akan mengakibatkan kanker kulit jika terkena langsung kulit manusia dalam waktu yang cukup lama, apalagi bagi manusia yang mempunyai hobi berjemur. Jika lapisan ozon semakin menipis dan berlobang, maka bumi ini seakan telanjang dan tidak ada lagi pelindung dari radiasi UV. CFC ini dua ribu kali lebih efektif memperangkap radiasi gelombang panjang daripada karbon. Menurut CFC ini dapat bertahan di atmosfer selama beberapa dekade, sedangkan satu molekul karbon dioksida dapat bertahan sampai 100 tahun, satu molekul nitrous oksida selama 170 tahun, dan satu molekul metana selama 10 tahun.

-          Hidrokarbon

Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon (C) dan hidrogen (H). Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Sebagai contoh, metana (gas rawa) adalah hidrokarbon dengan satu atom karbon dan empat atom hidrogen: CH₄. Etana adalah hidrokarbon (lebih terperinci, sebuah alkana) yang terdiri dari dua atom karbon bersatu dengan sebuah ikatan tunggal, masing-masing mengikat tiga atom karbon: C₂H₆. Propana memiliki tiga atom C (C₃H₈) dan seterusnya (C_nH_2·n+2).

-          VOC

VOC adalah volatile organic compounds atau senyawa organik yang mudah menguap. Sesuai dengan namanya, senyawa ini mudah menguap di udara bebas. Dengan sifatnya ini, maka orang-orang yang dalam kesehariannya berkutat dengan zat kimia ini memiliki risiko keterpajanan yang sangat tinggi. Apalagi zat pelarut yang digunakan sebagai pelarut dalam banyak industri manufaktur sebagian besar menggunakan VOC, misalnya benzena dan toluena, yang oleh Environmental Protection Agency (EPA) dalam golongan 2B (possible human carcinogenic).

-          Ozon (O3)

Ozon merupakan salah satu zat pengoksidasi yang sangat kuat setelah fluor, oksigen dan oksigen fluorida (OF2). Meskipun di alam terdapat dalam jumlah kecil tetapi lapisan ozon sangat berguna untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet (UV-B). Ozon terbentuk di udara pada ketinggian 30km dimana radiasi UV matahari dengan panjang gelombang 242 nm secara perlahan memecah molekul oksigen (O2) menjadi atom oksigen, tergantung dari jumlah molekul O2 atom-atom oksigen secara cepat membentuk ozon. Ozon menyerap radiasi sinar matahari dengan kuat di daerah panjang gelombang 240-320 nm.

-          Khlorin (Cl2)

Gas Khlorin ( Cl2) adalah gas berwarna hijau dengan bau sangat menyengat. Berat jenis gas khlorin 2,47 kali berat udara dan 20 kali berat gas hidrogen khlorida yang toksik. Gas khlorin sangat terkenal sebagai gas beracun yang digunakan pada perang dunia ke-1.Selain bau yang menyengat gas khlorin dapat menyebabkan iritasi pada mata saluran pernafasan. Apabila gas khlorin masuk dalam jaringan paru-paru dan bereaksi dengan ion hidrogen akan dapat membentuk asam khlorida yang bersifat sangat korosif dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Gas khlorin juga dapat mengalami proses oksidasi dan membebaskan oksigen seperti pada proses yang terjadi di bawah ini.

• Partikulat Debu (TSP)

Pada umumnya ukuran partikulat debu sekitar 5 mikron merupakan partikulat udara yang dapat langsung masuk ke dalam paru-paru dan mengendap di alveoli. Keadaan ini bukan berarti bahwa ukuran partikulat yang lebih besar dari 5 mikron tidak berbahaya, karena partikulat yang lebih besar dapat mengganggu saluran pernafasan bagian atas dan menyebabkan iritasi.

-          Timah Hitam (Pb)

Gangguan kesehatan adalah akibat bereaksinya Pb dengan gugusan sulfhidril dari protein yang menyebabkan pengendapan protein dan menghambat pembuatan haemoglobin, Gejala keracunan akut didapati bila tertelan dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan sakit perut muntah atau diare akut.

Gejala keracunan kronis bisa menyebabkan hilang nafsu makan, konstipasi lelah sakit kepala, anemia, kelumpuhan anggota badan, kejang dan gangguan penglihatan.

DAMPAK POLUSI UDARA BAGI KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN

Tak dapat dipungkiri jika tingginya kadar polutan diudara tentu akan berpengaruh dan berbanding lurus dengan kesehatan masyarakat, berikut merupakan beberapa polutan lumrah yang berdampak bagi kesehatan :

-          Karbon monoksida

Gas CO yang terhirup dapat bereaksi dengan hemoglobin pada sel darah merah seningga menghalangi pengangkutan oksigen yang sangat dibutuhkan tubuh.  Efek yang ditimbulkan diantaranya adalah pusing, sakit kepala, rasa mual, ketidaksadaran (pingsan), kerusakan otak, dan kematian. Gas CO yang terhirup dapat pula berdampak pada kulit dan menyebabkan masalah jangka panjang pada penglihatan.

Konsentrasi CO di udara (ppm)	Konsentrasi COHb dalam darah (%)	Gangguan pada tubuh
3	0,98	Tidak ada
5	1,30	Belum begitu terasa
10	2,10	Gangguan sistem saraf sentral
20	3,70	Gangguan panca indra
40	6,90	Gangguan fungsi jantung
60	10,10	Sakit kepala
80	13,30	Sulit bernafas
100	16,50	Pingsan – kematian

-          Sulfur oksida, nitrogen oksida dan ozon

Gas sulfur oksida, nitrogen oksida, dan ozon pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan iritasi mata dan saluran pernapasan.

Menghirup ketiga gas tersebut dalam waktu cukup lama dapat menyebabkan gangguan pernapasan kronis seperti bronkitis, amfisema, dan asma.  Penyakit-penyakit ini umumnya ditandai dengan kesulitan bernapas (sesak) akibat kerusakan organ pernapasan.

Gas-gas ini juga dapat memperparah gagguan pernapasan yang sedang diderita seseorang.

Sulfur oksida dan ozon dapat membahayakan kehidupan tumbuhan karena beersifat racun bagi tumbuhan.

Polutan SOx mempunyai pengaruh terhadap manusia dan hewan pada konsentrasi jauh lebih tinggi dari pada yang diperlukan untuk merusak tanaman.  Kerusakan pada tanaman terjadi pada konsentrasi sebesar 0,5 ppm, sedangkan konsentrasi yang berpengaruh terhadap manusia seperti pada table berikut:

Konsentrasi (ppm)	Pengaruh
3 – 5	dapat dideteksi dari baunya
8 – 12	mengakibatkan iritasi tenggorokan
20	mengakibatkan iritasi mata, batuk.  Merupakan kadar maksimum yang diperbolehkan untuk kontak dalam waktu lama.
50 – 100	Merupakan kadar  maksimum yang diperbolehkan untuk kontak dalam waktu singkat
400 – 500	Berbahaya meskipun kontak secara singkat

Oksida nitrogen memiliki dua macam bentuk yaitu NO dan NO2.  Penelitian terhadap aktivitas mortalitas kedua komponen tersebut menunjukkan NO2 empat kali lebih beracun dari pada NO, tetapi No pada konsentrasi udara ambient yang normal NO dapat mengalami oksidasi menjadi NO2 yang lebih beracun terutama terhadap paru-paru.

Oksidan fotokimia seperto ozon dapat menyebabkan iritasi pada mata.  Kontak dengan ozon pada konsentrasi 1,0 sampai 3,0 ppm selama 2 jam mengakibatkan pusing yang berat dan kehilangan koordinasi pada beberapa orang yang sensitive.  Kontak dengan ozon pada konsentrasi sekitar 3,0 ppm selama beberapa waktu mengakibatkan edema pulmonary pada kebanyakan orang.

-          Materi partikulat

Materi-materi partikulat yang banyak terdapat di area pabrik, konstruksi bangunan, dan pertambangan seperti serbuk batu bara, serbuk kapas, serbuk kuarsa, dan serat asbes, dapat menyebabkan penyakit paru-paru.  Tingkat keparahan penyakit dapat beragam, mulai dari peradangan sampai pembentukan tumor paru-paru.

Pada umumnya udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan bebagai macam penyakit saluran pernapasan atau pneumoconiosis.  Pneumoconiosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya partikel (debu) yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru.  Partikel yang berukuran kurang dari 5 mikron tertahan di saluran pernapasan bagian atas, partikel berukuran 3 sampai 5 mikron akan tertahan pada saluran pernapasan bagian tengah, sedangkan partikel yang berukuran 1 sampai 3 mikron akan masuk ke dalam kantung udara paru-paru kemudian menempel pada alveoli.  Partikel yang kurang dari 1 mikron akan ikut keluar saat napas dihembuskan.

Beberapa jenis penyakit pneumoconiosis yang banyak dijumpai di daerah kegiata indutri dan teknologi antara lain:

1)      Silikosis

Silikosis disebabkan oleh pencemaran debu silica bebas, berupa SiO2 yang terhisap masuk ke paru-paru, kemudian mengendap dengan masa inkubasi sekitar 2 sampai 4 tahun.  Penyakit silikosis di tndai dengan sesak napas yang disertai batuk, seringkali tidak disertai dahak.  Bila silikosis sudah berat, sesak napas akan semakin parah, kemudian diikuti dengan hipertropi jantung sebelah kanan yang akan mengakibatkan kegagalan kerja jantung.

2)      Asbestosis

Penyakit asbestosis disebabkan oleh debu atau serat asbes, yaitu campuran dari berbagai macam silikat terutama magnesium silikat.  Gejala yang ditunjukkan berupa sesak napas dan batuk dengan dahak.  Pemeriksaan pada dahak akan menunjukkan adanya debu asbes dalam dahal tersebut.  Ujung-ujung jari penderitanya akan tampak membesar atau melebar.

3)      Bisinosis

Bisinosis adalah penyakit pneumoconiosis yang disebabkan oleh serat kapas.  Masa inkubasinya yaitu sekitar 5 tahun,  dengan tanda-tanda awal berupa sesak napas dan terasa berat pada dada.  Pada bisinosis tingkat lanjut atau berat, biasanya diikuti dengan penyakit bronchitis kronis dan mungkin juga disertai dengan emphysema.

4)      Antrakosis

Antrakosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara.  Masa inkubasi antara 2 sampai 4 tahun.  Karena pada debu batu bara terkadang juga terdapat debu silikat, penyakit antrakosis juga sering disertai dengan penyakit silikosis sehingga disebut silikoantrakosis.

Penyakit antrakosis ada tiga macam, yaitu:

*        Antrakosis murni

*        Silikoantrakosis

*        Tuberkolosilikoantrakosis

5)      Beriliosis

Beriliosis disebabkan oleh debu logam, baik berupa logam murni, oksida, sulfat, maupun dalam bentuk halogenida.  Debu logam dapat menyebabkan nesoparingitis, bronchitis, dan pneumonitis yang ditandai dengan gejala sedikit demam, batuk kering dan sesak napas. 

Penyakit beriliosis banyak timbul pada pekerja industry yang menggunakan logam campuran berilium, tembaga, seng, mangan, pada pekerja pabrik fluoresen, pabrik pembuatan tabung radio, dan pengolahan bahan penunjang industry nuklir, dengan masa inkubasi 5 tahun. 

Penyakit beriliosis ditandai dengan gejala mudah lelah, berat badan yang menurun dan sesak napas. 

Materi partikulat lain yang dapat membahayakan kesehatan adalah timbal.  Timbal sangat beracun (toksik) dan dapat terakumulasi dalam tubuh, serta menyerang berbagai sistem tubuh, seperti sistem pencernaan dan sistem saraf, fungsi jantung dan ginjal.

Anak-anak lebih rentan terhadap efek timbal dibandingkan orang dewasa.  Timbal dapat menyebabkan keterbelakangan mental pada anak-anak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbal dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hewan.

-           Asap rokok

Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya seperti benzo-α-pyrene dan formaldehid yang berpotensi menimbulkan bermacam-macam penyakit seperti ganggua pernapasan, penyakit jantung dan kanker paru-paru.

-          Zat-zat penyebab kanker

zat-zat penyebab kanker antara lain kloroform, para-diklorobenzena, tetrakloroetilen, trikloroetan, dan radioaktif (misalnya radon).  Zat-zat tersebut umumnya merupakan jenis polutan udara di dalam ruangan (indoor air pollutans).

-          Suara

Kontak dengan suara bising dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan organ pendengaran yang bersifat permanen (tuli). 

Suara yang dikategorikan menimbulkan kebisingan berkekuatan di atas 50 dB.  Gangguan yang timbul terutama pada system pendengaran, sedangkan gangguan lain diantaranya:

*        Ketegangan yang pada akhirnya menyebabkan sulit tidur

*        Perubahan tekanan darah

*        Perubahan denyut nadi

*        Dapat mengganggu janin dalam kandungan

*        Kontraksi perut

*        Gangguan jantung

*        Gangguan ingatan

*        Gangguan kejiwaan, strees bahkan gila serta penyakit-penyakit lain.

-          Bahan radioaktif

Polusi bahan radioaktif berasal dari debu radioaktif yang berasal dari ledakan bom dan reactor atom.  Bahaya radiasi yang ditimbulkan oleh α, β, γ, serta partikel neutron hasil pembelahan inti.  Dampak polusi bahan radioaktif, antara lain:

*        Terjadinya perubahan struktur zat dan pola reaksi kimia sehingga dapat merusak sel tubuh

*        Penurunan kemampuan otak

*        Penurunan sel darah putih sehingga daya tahan tubuh menurun

*        Kehilangan nafsu makan

*        Turunnya berat badan

*        Diare dan demam

*        Peningkatan denyut jantung

*        Pusing-pusing

*        Kanker darah (leukemia)

*        Kanker tulang akibat konsentrasi Sr dalam tulang yang mengandung Ca.

- ASBUT ( Asap Kabut)

Istilah ini muncul sekitar awal abad ke-20, ketika asap dan kabut tebal tampak di kota London akibat revolusi industri di kota tersebut. Berdasarkan jenis polutan penyebabnya, asbut dapat dibedakan menjadi asbut industri dan asbut fotokimia.

Polutan utama penyebab asbut industri adalah sulfur oksida dan materi partikulat yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh industri, warnanya tampak keabuan.  Asbut ini sering terlihat keluar dari cerobong asap pabrik. Polutan utama penyebab asbut fotokimia adalah nitrogen oksida yang berasal dari kendaraan bermotor dan hidrokarbon yang berasal dari berbagai sumber.  Kedua polutan ini akan mengalami reaksi fotokimia membentuk ozon.  Ozon tersebut dapat bereaksi dengan berbagai polutan udara lainnya membentuk ratusan jenis polutan sekunder yang membahayakan kesehatan.  Nitrogen oksida menyebabkan asbut fotokimia tampak berwarna kecoklatan.  Asbut ini sering terlihat di langit kota-kota besar, seperti Jakarta.

Asbut dapat mengganggu penglihatan sehingga menghambat berbagai aktivitas manusia, seperti penerbangan.  Selain itu, asbut juga mengganggu pernapasan sehingga dapat menyebabkan kematian.  Contoh akibat asbut yang fatal adalah asbut industri yang terjadi pada tahun 1952 di kota London, yang menyebabkan kematian 12.000 orang.  Di Indonesia, kasus asbut cukup sering terjadi, misalnya akibat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra atau karena banyaknya pabrik dan kendaraan bermotor di kota-kota besar.

-           HUJAN ASAM

Hujan sebenarnya secara alami bersifat asam (pH sedikit di bawah enam) karena CO₂ dengan uap air di udara membentuk asam lemah yang bermanfaat untuk melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan.  Namun berbagai polutan udara dapat meningkatkan keasaman air hujan, sehingga disebut hujan asam.

Hujan asam didefinisikan sebagai hujan dengan pH di bawah 5,6.  Polutan yang menyebabkan hujan asam adalah nitrogen oksida dan sulfur dioksida.  Zat-zat ini di atmosfer akan bereaksi dengan uap air, membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan asam nitrit yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan.  Air hujan tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan.

Dampak dari hujan asam di antaranya adalah: 

·         Mempengaruhi kualitas air permukaan bagi biota yang hidup di dalamnya.  Suatu penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara penurunan pH dengan penurunan populasi ikan dan biota air lainnya di perairan.

·         Merusak tanaman.  Hujan asam dapat merusak jaringan tanaman sehingga menghambat pertumbuhannya dan dapat menyebabkan kematian.

·          Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan.  Air yang tercemar logam berat jika dikonsumsi dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.

·         Bersifat korosif, sehingga merusak berbagai bahan logam seperti mobil dan pagar, monumen dan patung atau komponen bangunan.

·         Menyebabkan penyakit pernapasan

·         Pada ibu hamil, dapat menyebabkan bayi lahir prematur dan meninggal.

-           PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata bumi, akibat efek rumah kaca.

Efek rumah kaca merupakan peristiwa tertahannya atau terperangkapnya panas matahari di lapisan atmosfer bumi bagian bawah oleh gas-gas rumah kaca yang membentuk lapisandi atmosfer.

Gas-gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global meliputi berbagai polutan udara, seperti :

-          Karbondioksida (CO2)

-          Metan (CH4)

-          Nitrat oksida (N2O)

-          Hidrofluorokarbon (HFC)

-          Klorofluorokarbon (CFC)

Terjadinya peningkatan suhu bumi akan mengakibatkan mencairnya es di kutub dan meningkatkan suhu air laut.  Dampak lebih lanjut antara lain:

-          Menambah volume air laut sehingga permukaan air laut akan naik.

-          Menimbulkan banjir di daerah pantai

-          Dapat menenggelamkan pulau-pulau di kota-kota besar yang berada di tepi laut.

-          Meningkatkan penyebaran penyakit menular.

-          Curah hujan di daerah yang beriklim tropis akan lebih tinggi dari normal

-          Tanah akan lebih cepat kering, walaupun sering terkena hujan.  Kekeringan akan mengakibatkan banyak tanaman mati sehingga di beberapa tempat dapat mengalami kekurangan makanan

-          Berpindahnya hewan ke daerah yang lebih dingin.

-          Musnahnya hewan dan tumbuhan, termasuk manusia yang tidak mampu berpindah atau beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi.

Meningkatnya suhu global juga diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan lain, seperti meningkatnya intensitas kejadian cuaca yang ekstrim serta perubahan jumlah dan pola presipitasi.

-          PENIPISAN OZON DI LAPISAN STRATOSFER

Sejumlah senyawa polutan yang dapat menghancurkan ozon sehingga jumlahnya berkurang adalah senyawa yang mengandung unsur klorin (Cl) dan bromin (Br). 

Contohnya adalah klorofluorokarbon (CFC), yang berasal terutama dari aerosol, lemari pendingin dan pendingin udara (AC). 

Contoh senyawa lain adalah metil bromida yang dapat ditemukan dalam pestisida dan metil kloroform serta karbon tetraklorida yang banyak digunakan sebagai pelarut di industri.

Penipisan lapisan ozon menyebabkan sebagian besar radiasi sinar UV terpancar ke permukaan bumi.  Sinar UV memiliki dampak yang buruk terhadap makhluk hidup, diantaranya menimbulkan mutasi, kanker kulit, penyakit pada tumbuhan, dan pada akhirnya menurunkan populasi makhluk hidup.  Penelitian menunjukkan bahwa penuruna populasi fitoplankton dan ikan-ikan di perairan antartika berhubungan langsung dengan penipisan ozon tersebut.

---

[1] . Jimmly Asshidiqie, 2010 , Green constitution , Rajawali pers jakarta